Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai langkah untuk meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyatakan tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, terutama di segmen kelas menengah.
"Risiko perlambatan ini cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berakhir pada 2025 yang menyebabkan harga kendaraan listrik menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Data menunjukkan sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik sempat mencapai sekitar 82 ribu unit, atau setara 11-12 persen dari total pasar otomotif nasional, didorong oleh berbagai insentif dari pemerintah.
Namun, di saat yang sama, lanjutnya, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong harga minyak dunia tetap tinggi dan bahkan bertahan di atas 100 dolar AS per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.
Rizal menjelaskan alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak, di mana setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp6-7 triliun. Artinya, jika harga minyak naik 10 dolar AS per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60-70 triliun.
Karena itu, tambahnya, insentif kendaraan listrik tetap dibutuhkan, tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.
"Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional," katanya.
Rizal menegaskan keberlanjutan insentif akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: Pengamat nilai EV pilihan tepat untuk bangun kemandirian energi
Baca juga: Usai mudik, pemilik mobil listrik dan hybrid wajib cek komponen ini
Baca juga: Harga BBM naik imbas perang Timteng, EV bekas jadi buruan di Eropa
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyatakan tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, terutama di segmen kelas menengah.
"Risiko perlambatan ini cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berakhir pada 2025 yang menyebabkan harga kendaraan listrik menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Data menunjukkan sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik sempat mencapai sekitar 82 ribu unit, atau setara 11-12 persen dari total pasar otomotif nasional, didorong oleh berbagai insentif dari pemerintah.
Namun, di saat yang sama, lanjutnya, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong harga minyak dunia tetap tinggi dan bahkan bertahan di atas 100 dolar AS per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.
Rizal menjelaskan alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak, di mana setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp6-7 triliun. Artinya, jika harga minyak naik 10 dolar AS per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60-70 triliun.
Karena itu, tambahnya, insentif kendaraan listrik tetap dibutuhkan, tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.
"Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional," katanya.
Rizal menegaskan keberlanjutan insentif akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: Pengamat nilai EV pilihan tepat untuk bangun kemandirian energi
Baca juga: Usai mudik, pemilik mobil listrik dan hybrid wajib cek komponen ini
Baca juga: Harga BBM naik imbas perang Timteng, EV bekas jadi buruan di Eropa
