REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 22 di Malang, Jawa Timur, Kamis, dalam upaya mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Abdul Haris, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, menjelaskan bahwa kunjungan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran Kemenko PM dalam mengoordinasikan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai strategi utama nasional.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Haris menyatakan bahwa program ini diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
"Kami meyakini bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Melalui program Sekolah Rakyat, kami optimistis dapat mempercepat pemutusan siklus kemiskinan yang selama ini menjadi tantangan besar bagi bangsa," ujar Haris.
Sebelumnya, SRMA 22 Malang mencatat 75 siswa aktif, namun saat ini jumlahnya berkurang menjadi 69 siswa. Kemenko PM menaruh perhatian terhadap perubahan ini dalam proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
