Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi tidak naik meski terjadi gejolak di Selat Hormuz, sehingga pasokan dan stabilitas tetap terjaga di dalam negeri.
"HET (pupuk subsidi sebelumnya) sudah turun 20 persen, tidak ada rencana untuk kembali meningkatkan, artinya HET akan tetap," kata Rahmad dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, meskipun Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia, namun gejolak di kawasan tersebut tidak mempengaruhi pupuk di dalam negeri.
Rahmad memastikan Indonesia tidak terdampak signifikan karena memiliki kapasitas produksi urea dalam negeri yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia tercatat mencapai 8,8 juta ton secara operasional, meskipun kapasitas terpasang mencapai 9,4 juta ton dengan sebagian fasilitas sudah berusia tua.
Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan pupuk urea baik untuk subsidi maupun non-subsidi di dalam negeri diyakini dapat terpenuhi tanpa ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Baca juga: Pupuk Indonesia: Pasokan pupuk urea aman meski gejolak di Selat Hormuz
Rahmad bahkan menyebut Indonesia berpotensi menjadi stabilisator dalam ekosistem pangan global, terutama dalam menjaga ketersediaan pupuk di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Apalagi harga urea global sempat melonjak dari sekitar 400 dolar Amerika Serikat (AS) per ton menjadi 800 dolar AS per ton, akibat penutupan Selat Hormuz, namun kondisi tersebut tidak berdampak langsung pada pasokan domestik.
Selain urea, ia menambahkan pasokan bahan baku lain seperti fosfat dan potas juga dipastikan tetap aman karena tidak ada gangguan produksi dari negara-negara pemasok utama.
Potensi dampak yang mungkin terjadi lebih kepada biaya pengiriman atau freight, namun hal tersebut dinilai tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk secara keseluruhan di dalam negeri.
Dengan berbagai faktor tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman dan stabil, sekaligus menjaga harga tetap terkendali demi mendukung produktivitas sektor pertanian.
Pemerintah sebelumnya menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku sejak Oktober 2025. Kebijakan itu sebagai bagian dari terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Pupuk Indonesia diversifikasi bahan baku demi jaga pasokan nasional
Selama puluhan tahun harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali, namun justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari gagasan besar Presiden Prabowo.
Penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk dua jenis utama, yakni urea dan NPK. Untuk pupuk urea, harga sebelumnya sebesar Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp112.500 kini menjadi Rp90.000.
Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp115.000 menjadi Rp92.000. Penurunan itu berlaku secara nasional.
Penurunan itu diyakini berdampak langsung pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), penurunan biaya produksi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis produksi pertanian nasional akan meningkat signifikan dalam tahun-tahun mendatang.
"Atas dampak dari penurunan HET 20 persen ini, kelihatan nyata sekali penebusan pupuk pada tahun 2025 dan 2026 ini meningkatnya cukup signifikan. Di tahun 2026 ini meningkat 31 persen," ucap Rahmad.
Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci jumlah kuantitas pupuk subsidi yang telah disalurkan kepada petani dalam periode Januari-Maret 2026.
Baca juga: Wamentan ungkap sejumlah negara incar pupuk RI imbas krisis geopolitik
"HET (pupuk subsidi sebelumnya) sudah turun 20 persen, tidak ada rencana untuk kembali meningkatkan, artinya HET akan tetap," kata Rahmad dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, meskipun Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia, namun gejolak di kawasan tersebut tidak mempengaruhi pupuk di dalam negeri.
Rahmad memastikan Indonesia tidak terdampak signifikan karena memiliki kapasitas produksi urea dalam negeri yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia tercatat mencapai 8,8 juta ton secara operasional, meskipun kapasitas terpasang mencapai 9,4 juta ton dengan sebagian fasilitas sudah berusia tua.
Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan pupuk urea baik untuk subsidi maupun non-subsidi di dalam negeri diyakini dapat terpenuhi tanpa ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Baca juga: Pupuk Indonesia: Pasokan pupuk urea aman meski gejolak di Selat Hormuz
Rahmad bahkan menyebut Indonesia berpotensi menjadi stabilisator dalam ekosistem pangan global, terutama dalam menjaga ketersediaan pupuk di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Apalagi harga urea global sempat melonjak dari sekitar 400 dolar Amerika Serikat (AS) per ton menjadi 800 dolar AS per ton, akibat penutupan Selat Hormuz, namun kondisi tersebut tidak berdampak langsung pada pasokan domestik.
Selain urea, ia menambahkan pasokan bahan baku lain seperti fosfat dan potas juga dipastikan tetap aman karena tidak ada gangguan produksi dari negara-negara pemasok utama.
Potensi dampak yang mungkin terjadi lebih kepada biaya pengiriman atau freight, namun hal tersebut dinilai tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk secara keseluruhan di dalam negeri.
Dengan berbagai faktor tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman dan stabil, sekaligus menjaga harga tetap terkendali demi mendukung produktivitas sektor pertanian.
Pemerintah sebelumnya menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku sejak Oktober 2025. Kebijakan itu sebagai bagian dari terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Pupuk Indonesia diversifikasi bahan baku demi jaga pasokan nasional
Selama puluhan tahun harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali, namun justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari gagasan besar Presiden Prabowo.
Penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk dua jenis utama, yakni urea dan NPK. Untuk pupuk urea, harga sebelumnya sebesar Rp2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp112.500 kini menjadi Rp90.000.
Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp115.000 menjadi Rp92.000. Penurunan itu berlaku secara nasional.
Penurunan itu diyakini berdampak langsung pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), penurunan biaya produksi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis produksi pertanian nasional akan meningkat signifikan dalam tahun-tahun mendatang.
"Atas dampak dari penurunan HET 20 persen ini, kelihatan nyata sekali penebusan pupuk pada tahun 2025 dan 2026 ini meningkatnya cukup signifikan. Di tahun 2026 ini meningkat 31 persen," ucap Rahmad.
Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci jumlah kuantitas pupuk subsidi yang telah disalurkan kepada petani dalam periode Januari-Maret 2026.
Baca juga: Wamentan ungkap sejumlah negara incar pupuk RI imbas krisis geopolitik
