Pantau - Pemerintah mempercepat penyempurnaan implementasi dan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah program tersebut menjangkau 38 provinsi hingga akhir Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta pada Kamis, 2 April 2026.
Program MBG tercatat telah memberikan manfaat kepada 61.680.043 penerima di seluruh Indonesia.
Total dapur SPPG yang telah beroperasi mencapai 26.066 unit sebagai bagian dari pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Evaluasi Dapur dan Langkah PenangananDari total dapur yang beroperasi, sebanyak 2.162 dapur masuk dalam kategori penanganan khusus.
Sebanyak 1.789 dapur ditangguhkan operasionalnya untuk dilakukan perbaikan.
Sebanyak 368 dapur mendapatkan peringatan pertama atau SP1 sebagai bagian dari evaluasi bertahap.
Sebanyak lima dapur lainnya menerima peringatan kedua atau SP2 karena belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Pemerintah menegaskan dapur SPPG yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan dan penangguhan akan ditutup.
Penangguhan operasional dilakukan sebagai kesempatan bagi pengelola dapur untuk melakukan perbaikan sebelum keputusan penutupan diambil.
Target Efektivitas dan Arahan PresidenPemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar program berjalan efektif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program MBG merupakan program besar yang menargetkan pemberian makan kepada sekitar 60 juta anak di seluruh Indonesia.
Pemerintah mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program di berbagai aspek.
Penyempurnaan terus dilakukan agar kualitas program semakin baik dari waktu ke waktu.
Pemerintah juga memperhatikan efektivitas distribusi makanan kepada siswa agar tepat sasaran.
Pemberian makanan tidak dilakukan saat hari libur seperti Hari Raya Idul Fitri karena dinilai tidak efektif.
Pemerintah menargetkan program MBG dapat berjalan semakin efektif dan optimal hingga akhir tahun melalui penyempurnaan berkelanjutan sesuai arahan Presiden.
