Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 memunculkan sejumlah catatan krusial.
Komisi IV DPRD Jawa Barat secara tegas menyoroti berbagai indikator kinerja yang dinilai belum mencapai target, hingga persoalan klasik tunda bayar yang kembali terulang.
Dalam rapat bersama mitra kerja, Komisi IV menilai capaian indikator makro daerah masih belum optimal. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah koefisien gini atau gini ratio yang belum memenuhi target, mencerminkan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele dan harus ditangani secara lintas sektor oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ketimpangan ini menunjukkan masih ada yang perlu dibenahi secara serius. Ini bukan hanya tugas satu OPD, tetapi harus menjadi perhatian bersama,” ujar Daddy, Kamis (2/4/2026).
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti praktik tunda bayar yang masih terjadi, khususnya di sektor perhubungan dan bina marga. Penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran dinilai menjadi indikasi lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” tegasnya.
Menurutnya, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi mengganggu stabilitas fiskal daerah. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Komisi IV pun meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh OPD, tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga efektivitas program yang dijalankan. Transparansi dalam pelaporan capaian kinerja menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi.
Baca Juga: Komitmen Antikorupsi, 120 Anggota DPRD Jawa Barat Tuntas Lapor LHKPN 2025
“Seluruh OPD kami minta menjelaskan capaian kinerjanya secara terbuka, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya. Jangan sampai kegagalan yang sama kembali terulang,” katanya.
Hasil pembahasan LKPJ ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPRD kepada Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjadi langkah konkret untuk memperbaiki berbagai kekurangan, sekaligus memastikan perencanaan dan pelaksanaan program ke depan berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel.
Sorotan tajam dari DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa perbaikan tata kelola keuangan dan pemerataan ekonomi di Jawa Barat masih menjadi agenda mendesak yang tak bisa ditunda.
