Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Kazakhstan mengatakan hasil referendum konstitusi terbaru mencerminkan komitmen kuat negara tersebut terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, menyusul tingginya partisipasi publik dalam pemungutan suara serta dukungan mayoritas terhadap konstitusi baru yang dinilai menjadi fondasi bagi arah pembangunan jangka panjang.
Kedutaan mencatat bahwa dalam referendum tersebut, tingkat partisipasi mencapai 73,12 persen, dengan 87,15 persen pemilih menyatakan persetujuan terhadap perubahan konstitusi.
Kedutaan menilai tingginya tingkat partisipasi tersebut mencerminkan aspirasi sejati rakyat Kazakhstan untuk hidup di negara yang adil dan setara, berdasarkan prinsip hukum dan ketertiban, penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, masyarakat yang modern.
Kazakhstan menegaskan bahwa reformasi tersebut juga menjadi langkah besar untuk memenuhi harapan generasi muda di masa depan.
Hal itu dikarenakan pembaruan konstitusi ini tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga menjadi pijakan strategis bagi pembangunan di berbagai sektor.
Mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga budaya dan lingkungan, seluruhnya ditempatkan sebagai prioritas dalam kerangka pembangunan nasional ke depan.
Proses penyusunan konstitusi dilakukan melalui tahapan panjang dengan melibatkan Komisi Konstitusi yang terdiri dari 129 perwakilan masyarakat.
Komisi tersebut menelaah sekitar 12.000 usulan dari para ahli dan organisasi masyarakat sipil, serta menggelar diskusi publik selama enam bulan sebelum akhirnya disahkan melalui referendum nasional.
Dalam kerangka reformasi kelembagaan, konstitusi baru memperkenalkan sejumlah perubahan penting. Di antaranya penghapusan kuota presiden di parlemen, pembentukan sistem parlemen satu kamar atau Kurultai, serta pembentukan Dewan Rakyat konsultatif (Khalyk Kenesi) guna memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus utama, termasuk melalui pembentukan jabatan wakil presiden dan penerapan batas masa jabatan bagi pejabat tinggi negara. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regenerasi kepemimpinan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Dari sisi perlindungan hak, konstitusi baru memberikan perhatian besar terhadap hak asasi manusia. Untuk pertama kalinya, porsi terbesar dalam undang-undang dasar didedikasikan untuk menjamin kebebasan terhadap privasi, data pribadi, serta tidak dapat diganggunya tempat tinggal.
Kedutaan juga menyoroti bahwa konstitusi ini akan memperkuat daya tarik Kazakhstan sebagai tujuan investasi global. Dengan jaminan terhadap hak kepemilikan dan perlindungan kekayaan intelektual, negara tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju ekonomi digital berbasis inovasi.
“Kazakhstan sudah menjadi tujuan utama investasi asing langsung (FDI) di Asia Tengah, menarik hampir 70 persen FDI di kawasan tersebut. Meski demikian, masih banyak yang harus dilakukan. Reformasi ini diperlukan untuk mempercepat transisi Kazakhstan menuju negara digital sepenuhnya dan ekonomi yang didorong oleh inovasi,” bunyi pernyataan kedutaan.
Sebagai penanda momentum bersejarah, pemerintah Kazakhstan menetapkan 15 Maret sebagai Hari Konstitusi. Kedutaan menegaskan bahwa langkah ini menjadi simbol komitmen negara untuk terus melangkah maju, memperkuat pembangunan nasional, serta membangun kemitraan global yang lebih luas dan berkelanjutan.
Baca juga: 87 persen lebih warga Kazakhstan dukung konstitusi baru
Baca juga: Presiden Kazakhstan kirim surat dukungan solidaritas ke negara kawasan
Hal itu disampaikan melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, menyusul tingginya partisipasi publik dalam pemungutan suara serta dukungan mayoritas terhadap konstitusi baru yang dinilai menjadi fondasi bagi arah pembangunan jangka panjang.
Kedutaan mencatat bahwa dalam referendum tersebut, tingkat partisipasi mencapai 73,12 persen, dengan 87,15 persen pemilih menyatakan persetujuan terhadap perubahan konstitusi.
Kedutaan menilai tingginya tingkat partisipasi tersebut mencerminkan aspirasi sejati rakyat Kazakhstan untuk hidup di negara yang adil dan setara, berdasarkan prinsip hukum dan ketertiban, penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, masyarakat yang modern.
Kazakhstan menegaskan bahwa reformasi tersebut juga menjadi langkah besar untuk memenuhi harapan generasi muda di masa depan.
Hal itu dikarenakan pembaruan konstitusi ini tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga menjadi pijakan strategis bagi pembangunan di berbagai sektor.
Mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga budaya dan lingkungan, seluruhnya ditempatkan sebagai prioritas dalam kerangka pembangunan nasional ke depan.
Proses penyusunan konstitusi dilakukan melalui tahapan panjang dengan melibatkan Komisi Konstitusi yang terdiri dari 129 perwakilan masyarakat.
Komisi tersebut menelaah sekitar 12.000 usulan dari para ahli dan organisasi masyarakat sipil, serta menggelar diskusi publik selama enam bulan sebelum akhirnya disahkan melalui referendum nasional.
Dalam kerangka reformasi kelembagaan, konstitusi baru memperkenalkan sejumlah perubahan penting. Di antaranya penghapusan kuota presiden di parlemen, pembentukan sistem parlemen satu kamar atau Kurultai, serta pembentukan Dewan Rakyat konsultatif (Khalyk Kenesi) guna memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus utama, termasuk melalui pembentukan jabatan wakil presiden dan penerapan batas masa jabatan bagi pejabat tinggi negara. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan regenerasi kepemimpinan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Dari sisi perlindungan hak, konstitusi baru memberikan perhatian besar terhadap hak asasi manusia. Untuk pertama kalinya, porsi terbesar dalam undang-undang dasar didedikasikan untuk menjamin kebebasan terhadap privasi, data pribadi, serta tidak dapat diganggunya tempat tinggal.
Kedutaan juga menyoroti bahwa konstitusi ini akan memperkuat daya tarik Kazakhstan sebagai tujuan investasi global. Dengan jaminan terhadap hak kepemilikan dan perlindungan kekayaan intelektual, negara tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju ekonomi digital berbasis inovasi.
“Kazakhstan sudah menjadi tujuan utama investasi asing langsung (FDI) di Asia Tengah, menarik hampir 70 persen FDI di kawasan tersebut. Meski demikian, masih banyak yang harus dilakukan. Reformasi ini diperlukan untuk mempercepat transisi Kazakhstan menuju negara digital sepenuhnya dan ekonomi yang didorong oleh inovasi,” bunyi pernyataan kedutaan.
Sebagai penanda momentum bersejarah, pemerintah Kazakhstan menetapkan 15 Maret sebagai Hari Konstitusi. Kedutaan menegaskan bahwa langkah ini menjadi simbol komitmen negara untuk terus melangkah maju, memperkuat pembangunan nasional, serta membangun kemitraan global yang lebih luas dan berkelanjutan.
Baca juga: 87 persen lebih warga Kazakhstan dukung konstitusi baru
Baca juga: Presiden Kazakhstan kirim surat dukungan solidaritas ke negara kawasan
