Menambal Retakan Gender di Balik Modernisasi Pertanian

Transformasi pertanian Indonesia kini bergerak dalam dua arus besar: mekanisasi dan digitalisasi. Keduanya diyakini sebagai kunci peningkatan produktivitas padi sekaligus fondasi menuju ketahanan pangan Nasional.

Dalam berbagai narasi kebijakan, modernisasi ini bahkan ditempatkan sebagai simbol kemajuan sektor kita. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: Apakah transformasi ini sudah berjalan secara inklusif?

Sejumlah temuan empiris justru menunjukkan bahwa adopsi teknologi pertanian masih timpang, baik secara ekonomi maupun gender. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap produktivitas petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan kita.

Berbagai studi di Indonesia membuktikan bahwa mekanisasi adalah katalis utama produktivitas padi. Di Konawe, misalnya, skor produktivitas petani pengguna alat dan mesin pertanian (alsintan) menyentuh angka 44,0, jauh melampaui petani non-mekanisasi yang hanya 39,4.

Temuan di Jember pun setali tiga uang; petani mekanisasi mampu menghasilkan 4,05 ton/ha, unggul dibanding 3,51 ton/ha pada metode konvensional. Selain mendongkrak panen, mekanisasi efektif mempercepat masa tanam, menekan kehilangan hasil (loss), dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Namun, efisiensi ini terbentur realitas struktur agraria kita. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun produktivitas padi nasional merangkak naik, struktur kepemilikan lahan tetap didominasi oleh petani gurem.

Dengan hampir separuh petani Indonesia hanya mengelola lahan di bawah 0,5 hektare, akses terhadap alsintan dan modal berubah menjadi 'barang mewah' yang sulit dijangkau. Skala usaha yang mini ini membuat investasi teknologi menjadi tidak ekonomis bagi mereka.

Akibatnya, manfaat mekanisasi terjebak dalam eksklusivitas kelompok mapan, sementara petani kecil dan perempuan tani kian terpinggirkan. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, mekanisasi justru berisiko menjadi mesin baru yang memperlebar jurang kesenjangan di pedesaan.

Setali tiga uang dengan mekanisasi, gelombang digitalisasi pertanian pun menawarkan janji serupa: efisiensi. Secara teori, teknologi digital adalah kunci bagi petani untuk menembus sekat informasi harga, memantau cuaca secara presisi, hingga memotong rantai pasar yang panjang.

Namun, di lapangan, potensi besar ini justru membentur tembok akses yang terbatas. Pemanfaatan internet di sektor pertanian masih relatif rendah dan terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, hingga minimnya pendampingan di pedesaan membuat transformasi ini berjalan di tempat.

Lebih dari itu, persoalan digitalisasi bukan sekadar masalah sinyal, melainkan juga cerminan dari struktur sosial yang timpang. Dalam hal ini, perempuan petani menjadi kelompok yang paling rentan terpinggirkan.

Akibat bias gender yang masih kental, mereka sering kali berada di posisi paling belakang dalam akses informasi dan pelatihan teknologi. Padahal, berbagai studi membuktikan bahwa literasi digital bagi perempuan dapat membuka pintu ekonomi baru secara signifikan. Tanpa pendekatan inklusif, digitalisasi berisiko menjadi instrumen baru yang mempertegas ketimpangan di pedesaan.

Akar dari ketimpangan ini bermuara pada satu variabel yang sering kali absen dalam diskursus kebijakan gender. Perempuan tani terlibat aktif dalam setiap jengkal proses produksi. Namun ironisnya, mereka kerap tidak memiliki kontrol atas keputusan strategis maupun akses langsung terhadap sumber daya.

Data BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terbaru mengonfirmasi realitas pahit ini. Partisipasi perempuan di sektor pertanian tetap tinggi, tetapi mayoritas masih terjebak dalam pekerjaan informal dan berupah rendah.

"Karpet merah" menuju penyuluhan dan inovasi lebih banyak dinikmati oleh petani laki-laki. Kondisi inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai "bias teknologi", situasi di mana inovasi yang seharusnya menyejahterakan, justru memperlebar jurang ketimpangan karena distribusinya yang tidak merata.

Dari sudut pandang perencanaan pembangunan, fenomena ini mengindikasikan tiga masalah fundamental: Pertama, eksklusivitas akses mekanisasi yang memicu ketimpangan produktivitas. Kedua, jurang digital (digital divide) yang menghambat transformasi berbasis informasi. Ketiga, bias gender sistemik yang memperlemah efektivitas kebijakan pertanian.

Jika tidak segera diintervensi, ketimpangan ini akan semakin mengkristal. Alih-alih mencapai kesejahteraan merata, kita justru berisiko memperlebar disparitas pendapatan antarpetani. Lebih jauh lagi, tanpa inklusivitas, target besar swasembada pangan nasional akan terus membentur tembok kegagalan karena fondasi produksinya—yakni petani kecil dan perempuan tani—masih dibiarkan berjalan tertatih di balik bayang-bayang modernisasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah yang lebih inklusif. Demokratisasi akses alsintan harus diperkuat melalui skema kolektif seperti koperasi atau "brigade alsintan" berbasis desa agar petani kecil memiliki hak akses yang sama.

Akselerasi literasi digital juga harus menyasar kelompok rentan melalui pendampingan komunitas yang intensif. Terakhir, pengarusutamaan gender harus diintegrasikan secara nyata dalam setiap kebijakan, mulai dari distribusi bantuan hingga program pelatihan.

Modernisasi pertanian tidak boleh hanya diukur dari angka produksi di atas kertas. Keberhasilan pembangunan sejatinya bukan tentang seberapa banyak yang kita panen, melainkan tentang siapa yang ikut merasakan manfaatnya. Jangan sampai deru mesin traktor justru membungkam suara mereka yang selama ini menjadi tulang punggung kedaulatan pangan kita.