Matamata.com - Dewan Keamanan (DK) PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara terkait resolusi pengamanan Selat Hormuz paling cepat pada Jumat, 3 April 2026. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di jalur logistik energi global tersebut.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, mengungkapkan bahwa rancangan resolusi tersebut memberikan wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan segala cara pertahanan yang diperlukan.
"Resolusi ini akan memberi wewenang untuk menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai keadaan di Selat Hormuz serta perairan sekitarnya, termasuk wilayah perairan negara pesisir yang berbatasan langsung," ujar Al Zayani dalam pertemuan DK PBB, Kamis (2/4/2026).
Upaya ini bertujuan untuk mengamankan jalur transit internasional dan mencegah segala bentuk penghalangan atau gangguan navigasi di Selat Hormuz. Selain itu, poin krusial dalam resolusi tersebut adalah tuntutan tegas agar Iran segera menghentikan seluruh serangan terhadap kapal dagang dan komersial.
"Kami berharap ada posisi yang bersatu dari Dewan yang terhormat ini dalam pemungutan suara besok," tambah Al Zayani, sembari menegaskan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan hukum internasional.
Meski demikian, terdapat ketidakpastian mengenai jadwal pasti pemungutan suara. Berdasarkan jadwal kerja resmi Dewan Keamanan, hingga saat ini belum tercatat adanya pertemuan formal yang direncanakan untuk hari Jumat.
Situasi di Timur Tengah memanas sejak 28 Februari lalu, setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah titik di Iran, termasuk Teheran, yang memicu korban jiwa dari pihak sipil. Iran membalas dengan menyerang fasilitas militer AS dan wilayah Israel sebagai klaim pertahanan diri.
Konflik ini memicu blokade de facto di Selat Hormuz. Sebagai jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari Teluk Persia ke pasar dunia, tersumbatnya jalur ini telah menyebabkan lonjakan harga energi global secara signifikan. (Antara)
