Penulis: Fityan
TVRINews – London, Inggris
Inggris memimpin inisiatif diplomatik global guna mengamankan jalur perdagangan energi pasca blokade Iran.
Pemerintah Inggris memelopori terbentuknya koalisi internasional yang terdiri dari 40 negara untuk mengatasi krisis di Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah jalur pelayaran vital tersebut lumpuh akibat ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Dalam pertemuan virtual yang digelar Kamis 2 April 2026, Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, melontarkan kritik tajam terhadap Teheran. Ia menuduh Iran telah menyandera ekonomi global melalui blokade di jalur distribusi minyak dunia tersebut.
(Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, (kanan), menghadiri pertemuan puncak virtual di Kantor Luar Negeri di London, 2 April 2026. (Foto: Leon Neal/AP))
"Kita telah menyaksikan Iran membajak rute pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global," tegas Cooper dalam pembukaan rapat yang disiarkan kepada media.
Ia menambahkan bahwa tindakan Iran merupakan bentuk "kecerobohan" yang secara langsung memukul keamanan ekonomi dunia.
Absensi Amerika Serikat dan Perubahan Peta Keamanan
Menariknya, Amerika Serikat tidak masuk dalam daftar negara yang hadir. Hal ini terjadi menyusul pernyataan Presiden Donald Trump bahwa pengamanan jalur air tersebut bukanlah tanggung jawab Washington.
Trump sebelumnya juga mengkritik sekutu Eropa dan kembali mengancam akan menarik AS keluar dari NATO.
Koalisi yang melibatkan negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, hingga Uni Emirat Arab ini telah menandatangani pernyataan bersama.
Mereka menuntut Iran segera menghentikan upaya blokade dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya memastikan lintasan yang aman.
Prioritas Solusi Non-Militer
Meski ketegangan meningkat, koalisi ini tampak menghindari opsi konfrontasi fisik. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah solusi diplomatik dan teknis pasca-konflik.
"Menghidupkan kembali aktivitas pelayaran tidak akan mudah. Ini membutuhkan front persatuan dari kekuatan militer dan aktivitas diplomatik, berdampingan dengan kemitraan industri maritim," ujar Starmer.
Senada dengan Inggris, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa operasi militer untuk membuka paksa selat tersebut adalah langkah yang tidak realistis.
"Opsi itu tidak pernah kami dukung karena tidak realistis. Hal itu akan memakan waktu selamanya dan mengekspos mereka yang melintas terhadap ancaman pesisir, khususnya dari Korps Garda Revolusi Islam Iran," jelas Macron. Ia menyarankan agar komunikasi langsung dengan Teheran menjadi jalan keluar terbaik.
Dampak Nyata terhadap Keamanan Maritim
Data dari Lloyd’s List Intelligence menunjukkan eskalasi bahaya yang nyata di kawasan tersebut. Sejak serangan gabungan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari memicu perang, telah terjadi 23 serangan langsung terhadap kapal komersial di Teluk. Insiden-insiden ini telah merenggut nyawa sedikitnya 11 awak kapal.
Di sisi lain, pihak Iran bersikeras bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi kapal-kapal yang dianggap "non-musuh".
Teheran menyatakan blokade hanya berlaku bagi kapal-kapal dari negara yang dianggap musuh dan sekutu-sekutunya.
Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi tingkat teknis pada pekan depan untuk merancang detail pengamanan jangka panjang bagi industri pelayaran global.
Editor: Redaksi TVRINews
