Kebijakan work from home (WFH) diberlakukan setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN). Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (UB), Prof Andy Fefta Wijaya menjelaskan bahwa WFH menjadi kebijakan masuk akal untuk menghemat energi.
"Kalau melihat proyeksi kelebihannya, WFH satu hari seminggu bisa jadi langkah yang cukup masuk akal untuk saat ini," kata Andy kepada wartawan, Selasa (2/4/2026).
Dia juga menyarankan agar ada juga jenis ASN yang bisa ditingkatkan untuk WFH dua hari. Hal ini pengecualian untuk ASN layanan publik.
"Namun untuk jenis-jenis ASN fungsional malah bisa ditingkatkan menjadi 2 hari, kecuali ASN layanan publik yg memerlukan kehadirannya di kantor karena masih terbatasnya infrastruktur digital layanan publik," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa WFH bisa menghemat energi nasional dan membuat fleksibilitas kerja. WFH juga dinilai bisa mengurai kemacetan.
"Dengan WFH, pemerintah bisa menghemat energi nasional, meningkatkan fleksibilitas kerja, dan mendorong digitalisasi kerja. Selain itu, WFH juga bisa membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara," ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan kerja dari rumah alias work from home (WFH) buat aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Skema kerja ini diterapkan sebagai respons terhadap imbas konflik Timur Tengah.
"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Selasa (31/3) malam.
(rdp/imk)
