FAJAR, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat strategi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui pendekatan komprehensif berbasis data, penguatan pelatihan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat memaparkan kebijakan daerah kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI dalam forum daring dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel.
Jufri menegaskan, penurunan pengangguran menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029. Upaya ini diarahkan pada peningkatan daya saing tenaga kerja serta pengurangan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri.
“Diperlukan penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui program pelatihan vokasi serta konsep link and match,” ujarnya.
Ia menjelaskan, strategi tersebut mencakup seluruh siklus ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di tahap hulu, proses penempatan tenaga kerja di tahap tengah, hingga penciptaan peluang kerja dan kewirausahaan di tahap hilir.
Sejumlah program yang dijalankan meliputi pelatihan kerja berbasis kompetensi, pelaksanaan job fair, penguatan fungsi antar kerja, serta dukungan terhadap pengembangan wirausaha muda.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengoptimalkan sektor unggulan daerah yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti pertanian, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif, melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Fokusnya adalah memastikan lulusan pelatihan dan pencari kerja dapat terserap di sektor formal maupun melalui wirausaha mandiri,” jelas Jufri.
Pada 2025, Pemprov Sulsel menargetkan sejumlah capaian, di antaranya penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan jumlah peserta pelatihan kerja, serta penempatan tenaga kerja sebanyak 33.282 orang.
Jufri menambahkan, keberlanjutan program dijaga melalui penguatan anggaran, perluasan jejaring kemitraan, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan data akhir 2025, tingkat pengangguran terbuka di Sulsel tercatat sekitar 4,45 persen. Meski demikian, masih terdapat disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta kesenjangan gender.
“Tingkat pengangguran perempuan mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 4,03 persen,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sulsel terus memperluas pelaksanaan job fair, serta mengembangkan pelatihan berbasis kelompok usaha mandiri, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, kerja sama strategis juga dilakukan dengan perguruan tinggi, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), serta mitra internasional, termasuk Jepang, dalam program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Upaya ini diperkuat melalui penyusunan peta jalan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi 2025–2029 yang melibatkan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), guna memastikan kesinambungan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Secara nasional, penurunan pengangguran menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor kunci daya saing daerah.
