Di tengah konflik yang belum mereda, Iran mulai menyiapkan langkah yang berpotensi mengubah tatanan maritim global.
Bukan melalui kekuatan militer, melainkan lewat penyusunan protokol bilateral bersama Oman.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan, Teheran dan Muscat kini berada di tahap akhir penyusunan dokumen tersebut.
Protokol ini dirancang untuk mengatur pengawasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz.
“Kami sedang menyusun protokol untuk Iran dan Oman dalam mengawasi transit di Selat Hormuz,” ujarnya kepada kantor berita negara.
Ia menegaskan, kebijakan ini bertujuan memfasilitasi sekaligus memastikan jalur pelayaran tetap aman.
Namun, makna yang lebih dalam diungkap Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Ia menegaskan, pengaturan apa pun terkait Selat Hormuz pasca-konflik merupakan urusan eksklusif Iran dan Oman.
“Apa pun pengaturan yang dibuat terkait Selat Hormuz setelah perang adalah urusan Iran dan Oman,” ujarnya dalam wawancara dengan kantor berita Iran, IRNA.
Pernyataan tersebut dinilai bukan sekadar diplomasi biasa.
Banyak analis melihatnya sebagai sinyal kuat klaim kedaulatan yang dibungkus dalam narasi kerja sama maritim.
Analis energi dari Eurasia Group Gregory Brew menyebut, langkah ini berpotensi menjadi kemenangan strategis besar bagi Iran.
Menurutnya, keberhasilan Iran menunjukkan kemampuan mengendalikan selat telah mengubah posisi tawar dalam negosiasi global.
Ia juga menyoroti potensi keuntungan ekonomi yang signifikan.
Iran bahkan disebut telah memiliki landasan hukum untuk menerapkan biaya lintas kapal dengan nilai sangat besar.
Jika diterapkan secara penuh, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan hingga ratusan miliar dolar per tahun.
Angka ini disebut-sebut sebanding dengan total ekspor minyak Iran saat ini.
Namun, langkah tersebut berpotensi memicu perdebatan hukum internasional.
Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, Selat Hormuz berstatus sebagai jalur internasional yang menjamin hak lintas bagi semua negara tanpa hambatan.
Jika protokol Iran-Oman benar-benar diterapkan, hal ini dapat menciptakan preseden baru dalam tata kelola jalur laut global.
Posisi Iran dalam negosiasi pun berpotensi menguat, karena telah lebih dulu membangun kerangka pengelolaan bersama.
Dampak konflik terhadap jalur ini sudah mulai terasa.
Jumlah kapal tanker yang melintas dilaporkan turun drastis dibandingkan kondisi sebelum konflik.
Penurunan aktivitas tersebut berdampak langsung pada pasokan energi global.
Harga bahan bakar di sejumlah negara pun mulai mengalami tekanan.
Bagi Indonesia, implikasinya bersifat konkret.
Sejumlah kapal tanker milik nasional dilaporkan masih tertahan di kawasan Teluk.
Sementara, beberapa negara lain telah lebih dulu mengamankan akses melalui jalur diplomasi.
Situasi ini menunjukkan dinamika geopolitik di Selat Hormuz kini menjadi faktor krusial yang harus diantisipasi ke depan.
Baca Juga: Iran Larang AS dan Israel Masuk Hormuz, Ketegangan Energi Meningkat
Jika protokol tersebut benar-benar diberlakukan, akses terhadap jalur energi global tidak lagi sepenuhnya terbuka.
Negara-negara pengguna, termasuk Indonesia, berpotensi harus menyesuaikan strategi diplomasi dan energi mereka di masa mendatang. (*)
