Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan pemerintah untuk memberikan stimulus yang terarah bagi sektor padat karya guna menahan dampak guncangan perang Timur Tengah.
Guna mengantisipasi efek disrupsi global berkepanjangan, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani memandang bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
Dalam jangka pendek, Shinta menyebut ada empat fokus utama guna menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik. Salah satunya adalah memberikan stimulus ke sektor padat karya.
"Memperkuat konsumsi domestik serta memberikan stimulus yang terarah bagi industri padat karya," terangnya kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).
Tiga fokus jangka pendek lainnya yaitu menjaga stabilitas makro melalui pengendalian harga energi, nilai tukar, dan kelancaran logistik rantai pasok; membatasi transmisi tekanan global melalui kebijakan yang adaptif dan terukur berbasis pemetaan sektor, serta komunikasi yang jelas kepada dunia usaha; serta menjaga daya saing dunia usaha melalui dukungan likuiditas, penurunan high cost economy, deregulasi, serta debottlenecking hambatan berusaha.
Adapun dalam jangka menengah hingga panjang, terdapat empat hal yang juga diperlukan secara struktural guna meningkatkan resiliensi ekonomi nasional.
Pertama, percepatan ketahanan energi nasional melalui penguatan energi alternatif. Kedua, penyesuaian bauran energi yang selaras dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.
Kemudian ketiga, penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Keempat, reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta biaya logistik dunia usaha.
Pemerintah pun mengeklaim fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Hal ini dikemukakan kendati eskalasi geopolitik diakui berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global.
"Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).
Menurut Haryo, pemerintah masih terus mewaspadai risiko eksternal perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran terhadap tekanan fiskal dan inflasi dalam negeri.
Dia menyebut pemerintah secara keseluruhan telah mengantisipasi berbagai skenario melalui pengelolaan APBN yang fleksibel serta kebijakan bauran yang adaptif.
Dari sisi fiskal, dia mengatakan bahwa pemerintah tetap menjaga pengelolaan APBN secara prudent. Adapun efisiensi yang rencananya bakal menghemat anggaran hingga Rp130,2 triliun dipastikan tidak mengurangi belanja prioritas.
"Langkah efisiensi anggaran sampai dengan Rp130,2 triliun merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat," tuturnya.
