Oleh : Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES); Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia berduka. Dalam dua hari berturut-turut (29-30 Maret), tiga prajurit TNI – Praka Farizal Rhomadon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan -- yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur. Pasukan penjaga perdamaian PBB ini mulai bertugas di wilayah demarkasi antara Israel dan Lebanon sejak 1978. Pelakunya adalah militer Israel (IDF) yang sedang melakukan serangan darat untuk menduduki Lebanon Selatan, basis Hizbullah, secara permanen.
Lebanon selatan berada di antara perbatasan utara Israel hingga Sungai Litani di Lebanon sepanjang 30 km. Objektif Israel adalah mengamankan teritorinya bagian utara yang menjadi target utama serangan rudal dan drone Hezbollah. Setelah perang berulang kali antara Israel dan Hizbullah, pada 2006 keduanya melakukan gencatan senjata setelah perang 35 hari yang memakan korban besar di pihak IDF. Perang pecah kembali pada 8 Oktober 2023, sehari setelah Hamas berhasil melancarkan serangan dadakan ke Israel selatan.
Dalam perang ini Hezbollah cukup terpukul setelah pemimpin kharismatiknya, Hassan Nasrullah bersama para pemimpin lainnya, tewas. Mediator AS dan Perancis menekan keduanya meneken perjanjian gencatan senjata (November 2024). Sesuai syarat perjanjian, Hezbollah menarik diri dari Lebanon selatan. Tapi Israel tak mematuhi kewajibannya. IDF mempertahankan keberadaannya di lima titik strategis di teritori Lebanon itu sambil melancarkan serangan tak henti terhadap desa dan kota di Lebanon, bahkan sampai Beirut.
Kendati Israel melanggar perjanjian, AS mendiamkannya. Melalui permintaan Israel, AS membuat perjanjian terpisah dengan pemerintahan Lebanon di bawah Presiden Joseph Aoun. Dalam perjanjian ini Aoun berjanji akan melucuti Hezbollah sebagai imbalan AS membantu ekonomi dan persenjataan pemerintahan Lebanon. Aoun tak mampu melakukan tugasnya karena Israel masih terus membombardir Lebanon. Selain sebagai kekuatan bersenjata, Hizbullah adalah parpol yang punya pengaruh besar.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Selama lebih dari setahun pemboman Israel, Hezbollah hanya membalas sekali. Tapi pada hari ketiga kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei (2 Maret), Hizbollah melancarkan perang skala besar ke Israel. Di luar dugaan Israel, Hezbollah masih memiliki rudal mematikan yang membanjiri Israel utara, bahkan sampai ke Israel tengah. Sementara serangan darat IDF menemui perlawanan sengit dari Hezbollah. Prajurit IDF berguguran, beberapa tank merkava hancur, situs strategis IDF dan infrastruktur Israel hangus terbakar.
IDF bukan hanya menghadapi Hizbollah, tapi juga menyerang pemukiman sipil di berbagai kota Lebanon, melakukan pengusiran paksa penduduknya, dan menghancurkan jembatan-jembatan di Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon selatan dengan Beirut guna memitigasi serbuan Hezbollah dari utara. Pada 9 Maret, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York menemukan bukti bahwa Israel menggunakan fosfor putih di area pemukiman di Lebanon Selatan yang tentu saja melanggar hukum humaniter internasional.
Laporan itu mengkonfirmasi keotentikan tujuh foto yang memperlihatkan mesiu fosfor putih yang ditembakkan ke pemukiman Yahmor pada 3 Maret. Ramzi Kaiss, peneliti Lebanon pada HRW, mengatakan, IDF menggunakan fosfor putih yang terlarang atas kawasan pemukiman berdampak besar terhadap penduduk sipil. Efek pembakar fosfor putih dapat menyebabkan kematian atau cedera serius yang menyebabkan penderitaan seumur hidup.” Karena itu, mesiu ini dilarang di bawah hukum humaniter internasional.
Penggunaan fosfor putih sudah berulang kali digunakan IDF dalam perang-perangnya dengan Hamas. Penyerangan terhadap organisasi-organisasi kemanusiaan PBB di Gaza pun umumnya terjadi guna melemahkan Hamas, menciptakan kelaparan warga sipil, dan membebaskan IDF dari pengawasan PBB terhadap aturan perang yang menitik beratkan pada perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil penunjang kehidupan. Di Lebanon, selama perang dengan Hizbullah, IDF berulang kali menyerang infrastruktur UNIFIL.
Tujuan dari penggunaan mesiu terlarang dan serangan terhadap UNIFIL adalah memaksa warga sipil mengungsi dan mengusir UNIFIL. Kedua hal ini dianggap mengganggu rencana Israel menganeksasi Lebanon selatan, yang kini kondisinya sudah mirip Gaza. Bagaimanapun, serangan IDF ke UNIFIL yang menewaskan tiga prajurit TNI dikecam keras dunia internasional. Sekjen PBB Antonio Guterres menuntut Israel melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden itu. Anehnya, sikap pemerintah justru terkesan mengambang.
Kementerian Luar Negeri RI memang meminta peristiwa itu diutus tuntas, tapi menghindari penyebutan Israel sebagai pelaku. Pemerintah hanya menyebut pelaku adalah pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka, muncul reaksi publik yang mempertanyakan sikap pemerintah. Bahkan, mereka meminta pemerintah menarik semua prajurit TNI dari UNIFIL. Sikap menghindari penyebutan IDF sebagai aktor di baliknya mau tak mau menimbulkan tafsir publik bahwa Jakarta tak ingin merusak hubungan dengan Israel dan AS.
Hal ini merupakan konsekuensi dari politik luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak membawa RI ke persekutuan dengan Israel dan AS. Ini terlihat dari komitmen pemerintahan Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) yang diinisiasi AS di bawah Presiden Donald Trump – kini BoP telah berganti nama menjadi Dewan Perang atau Board of War (BoW) – yang akan mengelola Gaza pasca perang. Pasukan Stabilisasi Gaza (GSF), pilar militer dari BoW, akan bertugas melucuti Hamas.
Kendati menghadapi resistensi publik atas bergabungnya RI ke dalam BoW dan akan menyumbang 5.000 pasukan bagi GSF, pemerintahan Prabowo bergeming. Resistensi publik Indonesia terkait bergabungnya RI ke dalam BoW dan pengiriman pasukan setelah tewasnya tiga prajurit TNI di Lebanon. Resistensi publik bisa dipahami mengingat Gaza merupakan zona perang yang lebih berbahaya dari Lebanon. Lebih dari 50 persen teritori Gaza masih diduduki IDF. Sementara, Hamas dan Jihad Islam menolak untuk dilucuti.
Dengan demikian, GSF akan menghadapi pejuang bersenjata di Gaza. GSF bukan Pasukan Perdamaian PBB seperti UNIFIL, melainkan pasukan dengan otoritas ofensif bagi aktor yang mengganggu stabilitas Gaza. Dus, tugas GSF adalah melayani kepentingan penjajah Israel dan AS. Toh, PM Israel Benjamin Netanyahu, pelaku genosida di Gaza, adalah anggota BoW bersama Presiden Prabowo Subianto di mana Trump adalah pemimpin mereka yang punya hak veto bagi setiap kebijakan BoW yang dipandang merugikan Israel.
Kalau Pasukan Penjaga Perdamaian PBB – sebagaimana UNIFIL – saja IDF berani menyerangnya apalagi GSF. Dihindarinya penyebutan Israel sebagai pelaku penyerangan terhadap anggota UNIFIL bertujuan memuluskan pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Besarnya resiko kehadiran GSF di Gaza dan impunitas Israel untuk melakukan apa saja inilah yang membuat tak ada negara Arab yang bersedia mengirim pasukan bagi GSF. BoW sendiri tidak diniatkan untuk memenuhi aspirasi Palestina memiliki negara.
Dan pembentukan BoW bersifat eksklusif dan imperial yang tidak sesuai dengan Resolusi DK PBB. Ia dicurigai sebagai badan yang akan menggantikan PBB. Tak heran, tak ada sekutu Barat yang bersedia bergabung. Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tekanan politik yang makin besar bila GSF membunuh anggota Hamas atau sebaliknya. Terlebih bila anggota TNI menewaskan anggota Hamas dan sekutunya atau Hamas menyerang prajurit TNI. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini? Tidak ada.
Tangsel, 4 April 2028
