Penulis: Fityan
TVRINews – Naypyidaw, Myanmar
Pemimpin Kudeta Amankan Kekuasaan Melalui Pemungutan Suara di Parlemen Pro-Militer
Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, resmi menjabat sebagai presiden negara tersebut setelah memenangkan pemungutan suara di parlemen yang didominasi militer pada Jumat 3 April 2026 waktu setempat.
Langkah ini mengukuhkan kendali politiknya secara formal di tengah kecaman internasional dan perang saudara yang terus berkecamuk.
Berdasarkan laporan resmi yang di rilis al Jazeera, Min Aung Hlaing memperoleh 429 suara dari total 584 suara yang diberikan oleh anggota parlemen.
Ketua parlemen gabungan, Aung Lin Dwe, mengonfirmasi kemenangan tersebut secara langsung melalui siaran nasional.
"Jenderal Senior Min Aung Hlaing terpilih sebagai Presiden Republik Persatuan Myanmar," ujar Aung Lin Dwe dalam sesi sidang yang disiarkan langsung tersebut.
Konsolidasi Kekuasaan Pasca-Kudeta
Kenaikan jabatan pria berusia 69 tahun ini terjadi lima tahun setelah ia menggulingkan pemerintahan terpilih peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, pada Februari 2021.
Transisi dari panglima militer menjadi presiden sipil ini mengikuti pemilihan umum pada Desember dan Januari lalu, yang dimenangkan secara mutlak oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer.
Namun, banyak pihak menganggap proses transisi ini hanyalah formalitas belaka. Pemerintah Barat dan para kritikus melabeli proses tersebut sebagai "pemilu palsu" yang dirancang untuk melanggengkan kekuasaan militer di bawah kedok demokrasi.
Sebagai syarat menjabat presiden, Min Aung Hlaing telah melepaskan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata karena konstitusi melarang rangkap jabatan.
Posisi panglima kini dipegang oleh loyalisnya, Ye Win Oo, mantan kepala intelijen yang dikenal sangat setia.
Reaksi Internasional dan Domestik
Tiongkok, sebagai sekutu utama Myanmar, segera memberikan ucapan selamat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan baru dalam menjaga stabilitas nasional.
"Tiongkok mendukung pemerintah baru Myanmar dalam menjaga perdamaian nasional dan mewujudkan kemakmuran," kata Mao Ning kepada wartawan di Beijing.
Di sisi lain, publik dalam negeri merespons dengan pesimisme mendalam. Seorang warga Yangon berusia 50 tahun mengungkapkan kekecewaannya kepada AFP dengan syarat anonimitas.
"Tidak ada harapan bagi negara ini di bawah kepresidenannya. Kondisi negara hanya akan memburuk. Saya tidak pernah mengharapkan apa pun dari pemerintah yang dibentuk melalui pemilu palsu ini," tuturnya.
Di saat Min Aung Hlaing merayakan kemenangannya di Naypyidaw, konflik bersenjata justru semakin memanas.
Koalisi kelompok anti-militer, termasuk etnis minoritas dan pendukung pemerintahan lama, baru-baru ini membentuk front baru untuk membubarkan kediktatoran militer secara total.
"Visi strategis kami adalah membongkar seluruh bentuk kediktatoran dan memulai lanskap politik baru yang demokratis," tegas Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union dalam pernyataan resminya awal pekan ini.
Editor: Redaktur TVRINews
