Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran defisit APBN 2026 yang dipicu oleh gejolak harga minyak dikhawatirkan turut berdampak kepada ambisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sebab, bengkaknya belanja subsidi energi masyarakat makin memperkecil ruang fiskal pemerintah.
Sehari setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan tak naik, Rabu (1/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN tetap menjadi peredam kejut (shock absorber). Imbasnya, belanja subsidi diperkirakan bengkak sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun.
Perkembangan itu otomatis membuat defisit APBN melebar dari target yang ditetapkan UU APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Menurut Purbaya, apabila harga minyak bertengger di atas US$100 per barel sepanjang tahun, maka defisit APBN bisa melebar hingga ke 2,9% terhadap PDB.
Untuk itulah, secara simultan pemerintah melakukan penghematan. Pemerintah dan swasta diminta untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) seminggu sekali demi menghemat belanja subsidi BBM sampai Rp6,2 triliun.
Bagaimanapun, berbagai kalangan menilai ruang fiskal pemerintah pada akhirnya menjadi makin sempit. Dampaknya diramal bisa berpengaruh kepada iming-iming target pertumbuhan ekonomi ke arah 6%.
Sejatinya porsi belanja atau konsumsi pemerintah terhadap PDB Indonesia selalu di kisaran 7%. Pada 2025 lalu, saat ekonomi tumbuh 5,11% (yoy), kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB berada di level 7,53%. Besarannya sedikit turun dari 2024 yakni 7,74% saat Pemilu Serentak berlangsung.
Akan tetapi, manuver pengetatan belanja pemerintah dipastikan selalu berdampak ke ekonomi. Pada tahun lalu, pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya yakni konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi berturut-turut pada kuartal I/2025 yakni 1,38% (yoy) dan pada kuartal II/2025 sebesar 0,33% (yoy).
STRUKTUR PDB
Pertumbuhan ekonomi
Porsi Konsumsi rumah tangga
Porsi Konsumsi LNPRT
Porsi Konsumsi pemerintah
Porsi Pembentukan modal tetap bruto (investasi)
Porsi ekspor
Porsi impor
2025
5,11%
53,88%
1,35%
7,53%
28,77%
22,85%
20,54%
2024
5,03%
54,05%
1,36%
7,74%
29,15%
22,31%
20,50%
2023
5,05%
53,18%
1,25%
7,45%
29,15%
21,81%
19,65%
Sumber: BPS
Hal ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi pemerintah berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Belanja pemerintah lalu baru terakselerasi pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), otoritas fiskal pada akhir tahun telah membuka blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total Rp306,7 triliun efisiensi.
Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, target pertumbuhan ekonomi 5,4% saat ini masih cukup realistis. Namun, target pertumbuhan ke arah 6% akan sulit dicapai di tengah kebijakan pengetatan belanja.
"Target 5,4% masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6% menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik dan dampak eksternal tidak presisi dan mendorong ekonomi lebih proper," terang Rizal kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).
Rizal menilai, pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara menjaga disiplin defisit atau mendorong pertumbuhan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berambisi agar ekonomi bisa tumbuh 8% pada 2029.
Peran besar fiskal dalam mendorong pertumbuhan pun sudah dimulai sejak kuartal I/2026. Khususnya, untuk mengejar momentum libur Idulfitri. Hal ini terlihat dari pembukuan defisit APBN sampai dengan Februari 2026 sebesar Rp135,7 triliun (0,53% terhadap PDB), atau melesat 342,4% (yoy) dari Februari 2025.
Belum lagi, tekanan dari sisi belanja wajib berupa pembayaran utang yang memakan porsi besar. Pada Februari lalu, estimasi belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar bunga utang telah mencapai sekitar Rp99,8 triliun.
Rizal berpandangan bahwa menjaga kredibilitas fiskal adalah jalan yang paling rasional. Hal ini bisa ditempuh dengan menggeser belanja ke sektor dengan efek pengganda tinggi, sehingga pertumbuhan tetap terjaga tanpa memperlebar risiko fiskal.
"Dalam konfigurasi saat ini, 5,4% lebih kredibel, sementara 6% membutuhkan dorongan kebijakan yang jauh lebih kuat di semester II. Seperti bansos tepat sasaran, infrastruktur yang cepat dieksekusi, insentif sektor produktif, dan perlindungan daya beli seraya memangkas belanja administratif yang efek pertumbuhannya rendah," kata Rizal.
Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan justru memperkirakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% saja sudah sulit. Sebab, apabila harga minyak tak kunjung turun, maka daya beli bisa berkurang sehingga konsumsi dan investasi makin melambat.
"Wajar OECD kemarin merevisi pertumbuhan [ekonomi Indonesia] hanya 4,8%. Kalau 5,4% agak jauh kondisi sekarang, less likely bisa tercapai kecuali konflik ini tahu-tahu besok sudah selesai. Itu saja susah mencapai 5,4% menurut saya," terangnya ketika dihubungi.
APBN
Belanja
Penerimaan
Defisit
2026 (RAPBN)
3.842,7
3.153,6
689,1
2,68%
2026 (Realisasi s.d 28 Februari 2026)
493,8
358
135,7
0,53%
2025 (Realisasi sementara)
3.451,4
2.756,3
695,1
2,92%
