Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pengembangan Kabupaten Cirebon sebagai kota wisata budaya akan mulai dieksekusi pada 2027, setelah fokus pembangunan infrastruktur dasar dituntaskan pada tahun ini.
Transformasi tersebut digadang-gadang menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor pariwisata dan budaya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan saat ini pemerintah masih memprioritaskan pemerataan kualitas jalan di seluruh wilayah provinsi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi prasyarat utama sebelum mendorong sektor pariwisata secara masif.
“Sekarang kita fokus dulu pada infrastruktur jalan yang merata di seluruh Jawa Barat dan tahun ini insya Allah selesai. Tahun depan baru kita mulai mengarah pada branding dan rebranding berbasis wilayah kebudayaan,” ujar Dedi di Kabupaten Cirebon, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, konsep pengembangan Cirebon tidak dimulai dari nol. Ia menyebut daerah pesisir tersebut telah memiliki fondasi kuat sebagai kawasan budaya, mulai dari warisan keraton hingga sentra batik.
Karena itu, tahap selanjutnya lebih difokuskan pada penataan dan penguatan identitas.
Baca Juga
- Soal Pembayaran Gaji Pegawai Bandung Zoo, KDM: Maaf, Saya Tidak Menepati Janji
- KDM Sampaikan Duka Atas Meninggalnya Dokter Internship di Cianjur, Imbau Waspadai Penularan Campak
- KDM Siapkan Aplikasi Rutilahu, Mudahkan Warga yang Tak Punya Akses ke Pemerintah
“Cirebon itu wujudnya sudah ada, sehingga nanti tinggal kita dorong untuk penataan,” katanya.
Dalam kerangka ekonomi, pengembangan ini diarahkan untuk meniru keberhasilan daerah wisata seperti Yogyakarta dan Bali, yang mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai tulang punggung pendapatan masyarakat.
Kedua daerah tersebut dinilai memiliki karakter masyarakat yang kuat dalam mendukung ekosistem pariwisata.
Namun demikian, Dedi menegaskan keberhasilan transformasi Cirebon tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi. Peran pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci, terutama dalam penataan kawasan perkotaan dan penyelesaian persoalan lokal.
Ia menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, di antaranya penataan kebersihan kota, pengelolaan ruang publik, hingga penyelesaian konflik yang berpotensi menghambat investasi dan pengembangan pariwisata.
“Pak Bupati harus bersama-sama, karena nanti terkait penataan kota, kebersihan, dan juga menyelesaikan berbagai konflik. Itu harus beres kalau ingin maju,” tegasnya.
Selain aspek fisik, perubahan juga dituntut pada sisi nonfisik, yakni karakter masyarakat. Dedi menilai kesadaran kolektif warga dalam mendukung pariwisata menjadi faktor penentu keberhasilan, sebagaimana yang terjadi di Bali dan Yogyakarta.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, mulai dari pelayanan kepada wisatawan hingga menjaga lingkungan dan budaya lokal.
“Kalau ingin menjadi daerah maju, masyarakatnya harus mulai diedukasi bagaimana mewujudkan tata kelola kepariwisataan. Bali itu punya karakter warga yang sudah terbangun. Kita juga harus mulai ke sana,” ujarnya.
Secara ekonomi, langkah ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda, mulai dari peningkatan kunjungan wisatawan, tumbuhnya UMKM, hingga terbukanya lapangan kerja baru di sektor jasa dan kreatif.
