JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom Senior INDEF, Aviliani menilai kebijakan WFH hanya bersifat sementara dan tidak signifikan dalam menekan konsumsi energi.
Ia juga mengingatkan, kebijakan ini bisa berdampak pada kualitas layanan publik jika tidak disiapkan dengan baik.
Menurut Aviliani, pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Jaleswari Pramodhawardani, menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik.
Ia mengingatkan, komunikasi yang tidak terbuka justru dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Ini bukan bicara soal informasi yang harus diterima masyarakat, tapi ini bicara soal kepercayaan. Jangan sampai rakyat itu merabah-rabah apa sebenarnya yang sedang terjadi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang menenangkan tanpa kesiapan justru bisa menjadi ancaman di kemudian hari. Menurut Jaleswari, dampak krisis energi global tidak bisa dihindari dan hanya tinggal menunggu waktu untuk dirasakan di dalam negeri.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/9DI00APczvU
#iran #USA #indonesia
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- WFH
- indonesia
- kebijakan
- bbm
- subsidi
