Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan dan stimulus yang dibutuhkan dalam merespons kondisi perekonomian dan geopolitik dunia saat ini perlu menyasar sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara bersamaan.
“Dari sisi supply, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
“Sementara, dari sisi demand diperlukan penguatan daya beli masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut dalam jangka pendek, Apindo menilai fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik dan rantai pasok.
“Kebijakan juga perlu bersifat adaptif, terukur, dan berbasis pemetaan sektor, serta didukung komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” kata Shinta.
“Di saat yang sama, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang lebih terarah, khususnya bagi industri padat karya, menjadi penting, disertai upaya menjaga daya saing melalui dukungan likuiditas, deregulasi, serta pengurangan high cost economy,” imbuhnya.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Apindo menilai diperlukan strategi struktural untuk memperkuat resiliensi ekonomi nasional, antara lain melalui percepatan ketahanan energi nasional, penguatan energi alternatif, penyesuaian bauran energi dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.
Lebih lanjut, penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, serta reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi biaya logistik dunia usaha.
Shinta menegaskan di momen seperti ini, semangat “Indonesia Incorporated” menjadi semakin relevan sebagai landasan dalam merespons tekanan global secara kolektif.
“Dunia usaha memandang penting adanya ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha guna mengidentifikasi serta memitigasi potensi dampak kebijakan sejak tahap perumusan hingga implementasi,” ujar Shinta.
Melalui komunikasi yang terbuka, ia menilai dunia usaha dapat memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih implementatif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas produksi, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Baca juga: Apindo: Pembatasan BBM subsidi perlu kejelasan implementasi teknis
Baca juga: Pengusaha Bekasi antisipasi dampak ekonomi imbas konflik Timur Tengah
Baca juga: Apindo: Imbauan penerapan WFH perlu dilakukan adaptif dan terukur
“Dari sisi supply, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
“Sementara, dari sisi demand diperlukan penguatan daya beli masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut dalam jangka pendek, Apindo menilai fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan menahan transmisi guncangan global ke perekonomian domestik melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik dan rantai pasok.
“Kebijakan juga perlu bersifat adaptif, terukur, dan berbasis pemetaan sektor, serta didukung komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” kata Shinta.
“Di saat yang sama, penguatan konsumsi domestik dan pemberian stimulus yang lebih terarah, khususnya bagi industri padat karya, menjadi penting, disertai upaya menjaga daya saing melalui dukungan likuiditas, deregulasi, serta pengurangan high cost economy,” imbuhnya.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Apindo menilai diperlukan strategi struktural untuk memperkuat resiliensi ekonomi nasional, antara lain melalui percepatan ketahanan energi nasional, penguatan energi alternatif, penyesuaian bauran energi dengan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.
Lebih lanjut, penguatan sektor hulu domestik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, serta reformasi subsidi energi secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi biaya logistik dunia usaha.
Shinta menegaskan di momen seperti ini, semangat “Indonesia Incorporated” menjadi semakin relevan sebagai landasan dalam merespons tekanan global secara kolektif.
“Dunia usaha memandang penting adanya ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha guna mengidentifikasi serta memitigasi potensi dampak kebijakan sejak tahap perumusan hingga implementasi,” ujar Shinta.
Melalui komunikasi yang terbuka, ia menilai dunia usaha dapat memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih implementatif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas produksi, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Baca juga: Apindo: Pembatasan BBM subsidi perlu kejelasan implementasi teknis
Baca juga: Pengusaha Bekasi antisipasi dampak ekonomi imbas konflik Timur Tengah
Baca juga: Apindo: Imbauan penerapan WFH perlu dilakukan adaptif dan terukur
