Jakarta (ANTARA) - Kita mungkin sedang melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudut pandang yang keliru. Perhatian publik lebih banyak tersedot pada berbagai persoalan insidental, seperti makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga tata kelola yang belum rapi.
Semua itu memang penting, tetapi bukan inti persoalannya. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan: apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika ditempatkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta basis ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya memandang MBG bukan semata program sosial, melainkan peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam skala besar dan berkelanjutan perlu dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat.
Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran. Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar; sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul. Bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.
Baca juga: Jadi motivasi ke sekolah, siswa di NTT minta MBG dibagikan juga Sabtu
Pasar yang pasti
Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.
Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat.
Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas. Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT, yakni kepastian permintaan.
Di sinilah MBG selayaknya tidak hanya dibaca sebagai beban anggaran, tapi sebagai peluang ekonomi. Di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani. Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.
Baca juga: Wakapolri: Polri bangun 16 SPPG 3T untuk tingkatkan pelayanan di NTT
Penting untuk NTT
Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak dapat disamakan dengan daerah yang telah memiliki infrastruktur pasar lebih matang. NTT masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kemiskinan, pengangguran, rendahnya produktivitas pertanian, persoalan distribusi pangan, hingga keterbatasan keterhubungan antarwilayah.
Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, melainkan dijadikan instrumen intervensi ekonomi yang secara sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal.
Apabila kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi. Anak-anak memang memperoleh makanan, tetapi petani lokal tidak mendapatkan pasar. Anggaran tetap terserap, namun ekonomi desa tidak ikut tumbuh.
Sebaliknya, jika kebutuhan MBG —setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu— dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka program ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.
Hal ini sangat relevan mengingat struktur ekonomi NTT masih bertumpu pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, serta pelaku usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan berkelanjutan seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kebijakan Daerah yang Tepat
Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini perlu dipandang sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.
Dalam konteks NTT, hal ini berarti pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas dapat dipenuhi sekaligus, namun komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana. Upaya ini memerlukan pemetaan sentra produksi, pengaturan pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, serta kemitraan dengan pelaku usaha.
Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Baca juga: Pemkab Manggarai Barat mendorong keamanan pangan dalam program MBG
Baca juga: Pemkab Mabar minta Kopdes Merah Putih dukung Program MBG
Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi
MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, melainkan menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani berperan sebagai produsen utama, sementara KADIN dan pelaku industri membuka akses pasar serta kontrak usaha. Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.
Jika seluruh unsur ini terhubung, MBG tidak lagi sekadar memberi makan siswa, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal di NTT.
Kajian mengenai adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang ketika memiliki akses informasi, kelembagaan kelompok yang kuat, pendampingan berkelanjutan, serta kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.
Baca juga: Bappenas: MBG berperan strategis dalam rantai besar ekonomi nasional
Selama ini, konsumsi dan produksi kerap berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah membutuhkan makanan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa dengan kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar.
Dalam implementasinya di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha.
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana dapat ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, serta inovasi produksi berjalan secara berkelanjutan.
Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan tetap stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil produksi. KADIN menjadi mitra strategis dalam penyusunan kontrak bisnis, perluasan akses pasar, serta penguatan investasi. Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT.
Bagi NTT, pendekatan seperti ini sangat relevan. Daerah ini membutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Universitas Nusa Cendana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat, sementara KADIN dapat membuka peluang kemitraan bisnis. Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan. Jika seluruh unsur tersebut dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan melampaui fungsi sosialnya.
Apabila keterhubungan ini terbangun, dampaknya akan signifikan. Anak-anak memperoleh makanan bergizi, petani mendapatkan pembeli tetap, koperasi menjalankan fungsi ekonomi nyata, UMKM berkembang, dunia usaha hadir sebagai mitra, dan perguruan tinggi berkontribusi melalui inovasi. Pada saat yang sama, daerah akan memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem pangan lokal yang kokoh mampu meningkatkan penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta membuat daerah lebih tangguh menghadapi gangguan ekonomi maupun logistik.
Baca juga: BGN latih 2.705 penjamah makanan di dua pulau besar di NTT
Peluang Besar Tetap Ada
Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi berbagai tantangan. Akan ada kekurangan, kesalahan, bahkan kemungkinan penyimpangan. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara pandang yang membuat persoalan insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.
Masalah teknis harus dibenahi, tata kelola perlu diperkuat, dan pengawasan harus ditingkatkan. Namun, visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita hanya akan mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT sekadar menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.
Apabila pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, program ini berpotensi menjadi salah satu mesin ekonomi daerah paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makan siswa tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Dalam jangka panjang, MBG bahkan dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, melainkan produsen yang terhubung dengan pasar institusional. Karena itu, MBG tidak seharusnya dipahami sebagai pengeluaran rutin semata, tetapi sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.
Baca juga: Polda NTT rutin cek keamanan menu MBG sebelum didistribusikan
*) Prof. Dr. Ir. D. Roy Nendissa, dosen Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis, Fakultas Pertanian UNDANA
Semua itu memang penting, tetapi bukan inti persoalannya. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan: apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika ditempatkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta basis ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya memandang MBG bukan semata program sosial, melainkan peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam skala besar dan berkelanjutan perlu dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat.
Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran. Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar; sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul. Bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.
Baca juga: Jadi motivasi ke sekolah, siswa di NTT minta MBG dibagikan juga Sabtu
Pasar yang pasti
Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.
Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat.
Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas. Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT, yakni kepastian permintaan.
Di sinilah MBG selayaknya tidak hanya dibaca sebagai beban anggaran, tapi sebagai peluang ekonomi. Di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani. Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.
Baca juga: Wakapolri: Polri bangun 16 SPPG 3T untuk tingkatkan pelayanan di NTT
Penting untuk NTT
Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak dapat disamakan dengan daerah yang telah memiliki infrastruktur pasar lebih matang. NTT masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kemiskinan, pengangguran, rendahnya produktivitas pertanian, persoalan distribusi pangan, hingga keterbatasan keterhubungan antarwilayah.
Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, melainkan dijadikan instrumen intervensi ekonomi yang secara sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal.
Apabila kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi. Anak-anak memang memperoleh makanan, tetapi petani lokal tidak mendapatkan pasar. Anggaran tetap terserap, namun ekonomi desa tidak ikut tumbuh.
Sebaliknya, jika kebutuhan MBG —setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu— dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka program ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.
Hal ini sangat relevan mengingat struktur ekonomi NTT masih bertumpu pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, serta pelaku usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan berkelanjutan seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kebijakan Daerah yang Tepat
Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini perlu dipandang sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.
Dalam konteks NTT, hal ini berarti pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas dapat dipenuhi sekaligus, namun komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana. Upaya ini memerlukan pemetaan sentra produksi, pengaturan pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, serta kemitraan dengan pelaku usaha.
Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Baca juga: Pemkab Manggarai Barat mendorong keamanan pangan dalam program MBG
Baca juga: Pemkab Mabar minta Kopdes Merah Putih dukung Program MBG
Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi
MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, melainkan menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani berperan sebagai produsen utama, sementara KADIN dan pelaku industri membuka akses pasar serta kontrak usaha. Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.
Jika seluruh unsur ini terhubung, MBG tidak lagi sekadar memberi makan siswa, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal di NTT.
Kajian mengenai adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang ketika memiliki akses informasi, kelembagaan kelompok yang kuat, pendampingan berkelanjutan, serta kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.
Baca juga: Bappenas: MBG berperan strategis dalam rantai besar ekonomi nasional
Selama ini, konsumsi dan produksi kerap berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah membutuhkan makanan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa dengan kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar.
Dalam implementasinya di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha.
Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana dapat ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, serta inovasi produksi berjalan secara berkelanjutan.
Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan tetap stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil produksi. KADIN menjadi mitra strategis dalam penyusunan kontrak bisnis, perluasan akses pasar, serta penguatan investasi. Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT.
Bagi NTT, pendekatan seperti ini sangat relevan. Daerah ini membutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Universitas Nusa Cendana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat, sementara KADIN dapat membuka peluang kemitraan bisnis. Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan. Jika seluruh unsur tersebut dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan melampaui fungsi sosialnya.
Apabila keterhubungan ini terbangun, dampaknya akan signifikan. Anak-anak memperoleh makanan bergizi, petani mendapatkan pembeli tetap, koperasi menjalankan fungsi ekonomi nyata, UMKM berkembang, dunia usaha hadir sebagai mitra, dan perguruan tinggi berkontribusi melalui inovasi. Pada saat yang sama, daerah akan memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem pangan lokal yang kokoh mampu meningkatkan penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta membuat daerah lebih tangguh menghadapi gangguan ekonomi maupun logistik.
Baca juga: BGN latih 2.705 penjamah makanan di dua pulau besar di NTT
Peluang Besar Tetap Ada
Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi berbagai tantangan. Akan ada kekurangan, kesalahan, bahkan kemungkinan penyimpangan. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara pandang yang membuat persoalan insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.
Masalah teknis harus dibenahi, tata kelola perlu diperkuat, dan pengawasan harus ditingkatkan. Namun, visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita hanya akan mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT sekadar menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.
Apabila pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, program ini berpotensi menjadi salah satu mesin ekonomi daerah paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makan siswa tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Dalam jangka panjang, MBG bahkan dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, melainkan produsen yang terhubung dengan pasar institusional. Karena itu, MBG tidak seharusnya dipahami sebagai pengeluaran rutin semata, tetapi sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.
Baca juga: Polda NTT rutin cek keamanan menu MBG sebelum didistribusikan
*) Prof. Dr. Ir. D. Roy Nendissa, dosen Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis, Fakultas Pertanian UNDANA
