VIVA – Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi menyebut keputusan pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah konflik yang berkecamuk di Timur Tengah sebagai keputusan yang berani.
Jokowi menilai tantangan geopolitik saat ini -- perang Amerika-Israel melawan Iran telah menyebabkan ketidakpastian dunia dan menyebabkan semua negara pusing menghadapi situasi ini. Sehingga, hampir semua negara mengalami situasi yang sulit akibat krisis di Timur Tengah.
"Kemarin sore saya lihat harga Brent minyak sudah mencapai 108 sampai 112, ini angka yang tidak mudah dari yang sebelumnya 60-70, artinya kenaikannya sudah hampir dua kali lipat kalau diteruskan semua negara enggak ada kuat," kata Jokowi di Acara Halalbihalal & Anniversary ke-1 Youtuber Nusantara dilaksanakan di Hotel Sunan, Kota Solo, Sabtu, 4 April 2026.
Namun, kata Jokowi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo masih mampu mengendalikan dengan harga BBM di angka yang sama alias tidak ada penyesuaian harga.
"Bayangkan negara lain sudah naik 40 sampai 60 persen kita enggak naik. Pertalite masih 10 ribu bener ya? Pertamax mungkin Rp12.400 sampai Rp12.500, masih harga yang sama," ujar Jokowi
"Ini menurut saya keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi detil, yang matang, sehingga keberanian itu menyebabkan beliau memutuskan tidak naik sampai saat ini, meskipun dengan risiko APBN yang kita harapkan masih mampu menahan laju kenaikan harga minyak," imbuhnya
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Artinya, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite tetap sama seperti saat ini.
"Pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang," kata Bahlil dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, Selasa, 31 Maret 2026.
Bahlil menegaskan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, meski di tengah gejolak energi global
