Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Subsidi energi yang disalurkan melalui BUMN saat ini sudah mencapai Rp120 triliun per tahun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi BBM berjenis solar dan pertalite. Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” katanya dalam siaran persnya.
Bambang pun menilai, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dan memperbesar beban subsidi energi nasional.
“Dengan demikian, salah satu opsinya adalah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Salah satu langkah strategis yang dinilai paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik,” katanya.
Bambang menyebut perkembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. Kehadiran SPKLU mobile juga dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.
Namun demikian, Bambang menegaskan percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya bergantung pada negara. “Kalau perlu, seluruh mal wajib ada SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Dari sisi biaya operasional, kendaraan listrik dinilai jauh lebih efisien. Berdasarkan diskusinya dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik sekitar Rp1.600 per kwh, lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
“Ketika masyarakat mulai beralih, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dan beban APBN ikut berkurang,” ujarnya.
Bambang menegaskan, Komisi XII DPR juga akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk skema insentif, pajak serta dukungan fiskal lainnya.
Menurutnya, percepatan transisi energi tidak hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi mitigasi risiko terhadap gejolak harga energi global akibat konflik geopolitik.
“Yang terpenting, negara tidak terus membebani APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.
