TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan jaminan keamanan bagi prajurit penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL). Standar keselamatan pasukan penjaga perdamaian juga mendesak untuk dievaluasi, tidak hanya di Lebanon tetapi juga lokasi penugasan lain. Sebab, para prajurit itu dilatih menjaga perdamaian di wilayah yang sudah damai sesuai mandat yang diberikan PBB.
Desakan itu diserukan menyusul rangkaian serangan terhadap prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Dalam satu pekan ini setidaknya terjadi tiga kali serangan yang mengakibatkan tiga prajurit TNI gugur dan delapan lainnya luka-luka.
Rangkaian serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian bermula pada Minggu (29/3/2026). Serangan pertama yang menyasar markas Kontingen Garuda TNI di Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, mengakibatkan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon gugur dan tiga rekannya cedera. Saat mortar meledak, mendiang Farizal dilaporkan sedang menunaikan shalat di masjid markas.
Hanya berselang sehari, serangan kedua terjadi pada Senin (30/3/2026) di Bani Hayyan, Lebanon selatan. Tragedi ini menyebabkan Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dan Serka (Anumerta) M Nur Ichwan gugur setelah kendaraan logistik yang mereka tumpangi meledak dan rusak parah. Insiden pada misi dukungan suplai tersebut juga melukai dua anggota TNI lainnya.
Serangan berlanjut pada Jumat (3/4/2026) malam, di mana ledakan di Pos UNIFIL El Adeisse kembali memakan korban. Serangan ketiga dalam sepekan ini mengakibatkan tiga prajurit TNI terluka, dengan dua di antaranya mengalami cedera serius.
Menanggapi insiden itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Pemerintah Indonesia meminta PBB untuk mengevaluasi kembali standar keselamatan prajurit penjaga perdamaian di mana pun mereka berada, khususnya yang bertugas di UNIFIL. Sebab, kejadian yang mengakibatkan tiga prajurit gugur dan delapan lainnya luka dalam tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian seharusnya tidak terjadi.
Terlebih secara teknis, para prajurit hanya dibekali perlengkapan dan pelatihan untuk menjaga situasi damai. Mereka tidak dilatih untuk terlibat dalam pertempuran aktif atau memaksakan perdamaian dengan kekuatan militer.
"Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian karena mereka menjaga perdamaian, peacekeeping, bukan peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan ataupun perlengkapan untuk peacemaking," ujarnya.
Selain itu, kata Sugiono, Pemerintah Indonesia juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh atas rangkaian serangan yang terjadi. Melalui Perwakilan Tetap RI di New York, Indonesia juga telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat luar biasa yang kemudian disetujui oleh Prancis selaku penholder urusan Lebanon setelah insiden pertama. Dalam forum tersebut, Indonesia secara tegas mengutuk keras serangan terhadap personel UNIFIL dan menuntut pertanggungjawaban melalui penyelidikan formal.
"Kami (Indonesia) mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian, dalam hal ini UNIFIL," tuturnya.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga telah memberikan arahan khusus kepada para prajurit TNI yang tengah bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Melalui sambungan video, Agus menegaskan bahwa perlindungan nyawa personel dan ketahanan mental prajurit kini menjadi prioritas utama di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat.
Agus meminta seluruh komandan satuan yang tersebar di Lebanon untuk tidak berkompromi dengan prosedur keamanan demi mencegah jatuhnya korban tambahan. Ia memerintahkan para prajurit untuk tetap berada di dalam bunker dan menghentikan seluruh aktivitas luar ruang yang dinilai berisiko tinggi.
"Jaga moril prajurit yang ada di sana, tetap laksanakan pengamanan intern, masuk ke bunker-bunker, dan tidak ada lagi kegiatan keluar," ujarnya.
Sementara itu, desakan agar pemerintah mengevaluasi penempatan prajurit TNI sebagai penjaga perdamaian di Lebanon terus menguat setelah serangan ketiga terjadi.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama mengingatkan, Presiden Prabowo sudah tidak bisa lagi hanya mengeluarkan pernyataan belasungkawa. Serangan sebanyak tiga kali ini seharusnya dapat membuat Presiden dan Panglima TNI mengevaluasi total keterlibatan pasukan perdamaian di Lebanon.
Menurut dia, opsi menarik seluruh prajurit juga harus dipertimbangkan secara terbuka. Sebab, tidak ada alasan membiarkan mereka terus jadi sasaran tanpa kepastian perlindungan.
”Kehadiran pasukan perdamaian punya nilai simbolik, tetapi keselamatan prajurit adalah prioritas utama. Evaluasi ini bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian politik untuk menempatkan nyawa prajurit di atas simbol diplomasi,” katanya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Amelia Anggraini, juga menilai serangan ketiga yang menimpa prajurit TNI mencerminkan eskalasi risiko keamanan yang serius. Serangan itu juga tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa.
Oleh karena itu, kata Amelia, Negara tidak boleh abai dalam memastikan setiap personel yang dikirim dalam misi perdamaian mendapatkan perlindungan maksimal. Bukan hanya dari sisi mandat internasional tetapi juga dukungan operasional di lapangan.
Sementara itu, Sabtu (4/4/2026) petang, jenazah tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon tiba di Tanah Air. Ketiganya telah diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing seusai prosesi penghormatan terakhir di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.
Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan dukacita kepada keluarga yang ditinggalkan. Turut hadir dalam penghormatan tersebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
