BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana (PRR) melakukan pemutakhiran data terkait kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) korban bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi di lapangan, bukan bentuk ketidakkonsistenan administratif, melainkan upaya nyata dalam mengejar akurasi memastikan hak seluruh warga terpenuhi tanpa terkecuali.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa proses sinkronisasi data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memegang teguh komitmen "No One Left Behind".
“Salah satu pemicu utama perubahan data adalah kembalinya denyut kehidupan di lokasi-lokasi yang pada pendataan awal dianggap tidak berpenghuni,”ujar Safrizal, Minggu (5/4/2026).
“Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke desa asal mereka dan berharap pembangunan Huntara dapat dilakukan di tanah kelahiran tersebut,” lanjutnya.
Safrizal menekankan bahwa Satgas PRR menerapkan sistem pendataan yang fleksibel dan tidak kaku. Pihaknya terus menerima usulan baru dari para Bupati di wilayah terdampak melalui skema By Name By Address (BNBA) yang terus diperbarui.
Langkah ini diambil agar pemerintah tidak terjebak dalam birokrasi data yang seringkali menghambat aksi nyata di lapangan. Pembangunan Huntara sendiri dilakukan secara bertahap begitu data tahap awal tervalidasi.
Safrizal menegaskan bahwa jika pihaknya harus menunggu pendataan BNBA selesai 100 persen, maka proses pembangunan justru akan terbengkalai.
