Harga plastik di dalam negeri mulai merangkak naik seiring memanasnya perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel, yang turut mengganggu pasokan bahan baku utama industri petrokimia. Gangguan distribusi nafta, yaitu turunan minyak bumi serta lonjakan harga minyak global menjadi pemicu utama kenaikan tersebut.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kondisi tersebut mendorong kenaikan harga resin plastik dan memberikan tekanan langsung terhadap biaya operasional dunia usaha, khususnya sektor yang sangat bergantung pada kemasan seperti makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, dan ritel.
“Kami melihat bahwa kenaikan harga bahan baku plastik sudah melampaui pola fluktuasi normal, bahkan dalam beberapa kasus meningkat lebih dari 100 persen, dan kondisi ini bisa terus berlanjut dengan kondisi pasokan yang sangat Terbatas,” kata Ketua Apindo, Shinta Kamdani, saat dihubungi kumparan, Minggu (5/4).
Shinta menjelaskan, komponen plastik dapat menyumbang sekitar 20-40 persen dari biaya produksi, bahkan mencapai 50-80 persen pada produk tertentu. Dengan demikian, lonjakan harga tersebut secara langsung meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Dalam situasi ini, pelaku usaha dihadapkan pada dilema antara menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen guna mempertahankan daya beli, dan menghadapi tekanan biaya yang terus meningkat.
“Bagi UMKM dan sektor dengan margin tipis, tekanan ini sudah mulai menggerus profitabilitas dan berpotensi menganggur keberlanjutan usaha jika berlangsung dalam jangka panjang,” kata Shinta.
Lebih lanjut, Shinta juga menilai tekanan biaya yang berlanjut berpotensi berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahap awal, pelaku usaha cenderung melakukan penyesuaian melalui efisiensi operasional, seperti pengurangan lembur, penyesuaian jam kerja, serta penundaan ekspansi dan rekrutmen.
Namun, apabila tekanan biaya terus meningkat dan berkepanjangan tanpa dukungan kebijakan, risiko terhadap tenaga kerja akan semakin besar, termasuk kemungkinan terjadinya pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya yang bergantung pada kemasan plastik.
“Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tuturnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Shinta mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan yang cepat, terukur, dan berimbang. Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai perlu memastikan ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif, termasuk menjaga pasokan gas dan listrik serta memperlancar akses bahan baku yang saat ini terbatas.
“Di saat yang sama, pemerintah dapat mengacu pada praktik di negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas harga bahan baku plastik, serta memperkuat pengawasan pada rantai pasok untuk memastikan mekanisme harga tetap wajar dan tidak membebani industri,” jelas Shinta.
Ia melanjutkan, pihaknya pun menilai pemerintah perlu mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui kebijakan penggunaan bahan baku daur ulang secara bertahap, disertai pemberian insentif bagi pelaku usaha dan dukungan terhadap investasi di industri daur ulang. Langkah ini menurutnya penting untuk mengurangi tekanan pasokan bahan baku sekaligus menekan ketergantungan impor.
“Selain itu, dukungan fiskal dan kebijakan yang adaptif menjadi penting, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak, serta kehati-hatian dalam menambah beban regulasi baru di tenaga tekanan global yang tinggi,” sebut Shinta.
Dalam jangka panjang, Apindo menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat industri petrokimia domestik, termasuk mendorong investasi pada teknologi dan sumber bahan baku alternatif yang lebih stabil.
“Dengan pendekatan yang terintegrasi antara stabilisasi jangka pendek dan transformasi jangka panjang, Indonesia dapat memperkuat ketahanan industri nya sekaligus mengurangi dampak volatilitas global terhadap dunia usaha dan tenaga kerja,” tutur Shinta.
