Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merespons gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon. SBY mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah tegas terkait keberadaan satgas UNIFIL di tengah zona perang.
Ketiga prajurit yang gugur tersebut adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Selain korban jiwa, sejumlah prajurit lainnya juga dilaporkan mengalami luka berat akibat insiden yang terus berulang di wilayah penugasan mereka.
SBY mengaku merasakan duka mendalam setelah memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah para prajurit di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4).
"Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka," ujar SBY melalui unggahannya di media sosial X, Minggu (5/4).
Purnawirawan jenderal bintang empat ini menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menuntut investigasi jujur dan adil dari PBB. SBY menekankan bahwa UNIFIL harus bertanggung jawab menjelaskan penyebab insiden beruntun yang menyasar pasukan Indonesia.
Menurut SBY, secara teknis tugas Kontingen Garuda di Lebanon saat ini sudah keluar dari mandat penjaga perdamaian berdasarkan Chapter 6 Piagam PBB.
"Mereka bertugas di 'blue line' atau di wilayah 'blue zone', yang bukan merupakan daerah pertempuran atau 'war zone'. Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di 'Blue Line' yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar 'Blue Line' kini sudah berada di 'war zone', yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah," tegas SBY.
Mengingat situasi yang semakin berbahaya di mana pasukan Israel dilaporkan sudah merangsek maju hingga 7 kilometer dari garis biru, SBY mendesak PBB segera meninjau ulang misi tersebut.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York, segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," katanya.
SBY juga mengingatkan Dewan Keamanan PBB agar tidak menggunakan standar ganda dalam menangani keselamatan personelnya.
“Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda,” ujarnya.
