jpnn.com, JAKARTA - Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menantang Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengungkap identitas penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tambang yang menyeret pengusaha Samin Tan.
Tantangan ini mencuat di tengah pernyataan penyidik yang mengindikasikan adanya kerja sama antara pihak swasta dan aparatur negara dalam penggunaan dokumen perizinan tambang yang tidak sah.
BACA JUGA: Eks Wapres Buka-bukaan Gaji Menteri, Pejabat BUMN & Anggota DPR
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto menilai perkara ini semestinya menjadi ujian serius bagi Kejagung dalam menunjukkan keberanian menegakkan hukum secara menyeluruh.
Menurut dia, kasus Samin Tan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran oleh pihak swasta, tetapi juga berpotensi menyeret peran penyelenggara negara yang diduga terlibat, bahkan disinyalir menjadi pelindung dari praktik kejahatan tersebut.
BACA JUGA: Terbukti Korupsi, Kepala Desa di Bireuen Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
“Jika memang ada keterlibatan penyelenggara negara, Kejagung harus berani mengungkapnya. Ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan tebang pilih,” ujar Hari dalam keterangan persnya, Minggu (5/4).
Dia menegaskan keterbukaan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa transparansi, kata dia, penanganan perkara justru berisiko memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Senator PFM Desak Kejagung Periksa Ketua MRP Se-Tanah Papua Terkait Transparansi Dana Otsus
Menurut Hari, apabila alat bukti telah mencukupi, Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi seharusnya segera mengumumkan identitas penyelenggara negara yang diduga bekerja sama dengan Samin Tan.
“Keterbukaan akan mencegah spekulasi dan memperkuat legitimasi penegakan hukum. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada aktor swasta,” katanya.
Hari juga mengingatkan praktik kolusi antara pengusaha dan pejabat negara di sektor sumber daya alam bukan persoalan baru. Karena itu, dia menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk membongkar jejaring yang lebih luas.
“Penegakan hukum harus menyasar semua pihak yang terlibat tanpa kecuali, termasuk jika ada pejabat negara yang ikut berperan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap peran Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Murung Raya, Kalimantan Tengah.
Dalam konferensi pers, Sabtu (28/3), Syarief menjelaskan bahwa izin tambang PT AKT telah dicabut sejak 2017. Namun, perusahaan tersebut diduga tetap melakukan aktivitas pertambangan dan penjualan hingga 2025 dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.
“Tersangka ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum tetap melakukan pertambangan dan penjualan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan,” kata Syarief.
Meski telah mengungkap adanya indikasi keterlibatan aparatur negara, Kejagung hingga kini belum membeberkan identitas pihak yang dimaksud. Syarief menyatakan informasi tersebut akan disampaikan pada tahap berikutnya.
“Untuk siapa petugas penyelenggara negaranya, nanti akan kami sampaikan kemudian,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa hingga saat ini pihak penyelenggara negara tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka, meski indikasi keterlibatan dalam tindak pidana korupsi telah ditemukan.
Menanggapi hal itu, Hari kembali menantang Kejagung agar tidak ragu menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka jika alat bukti telah mencukupi.
Menurut dia, selain kerugian negara, kasus ini juga menyangkut integritas penyelenggaraan pemerintahan. Ia pun mengingatkan agar penyidik berhati-hati dalam menguji setiap informasi yang beredar, termasuk dugaan nama berinisial K dan MS, guna menghindari fitnah maupun kriminalisasi.
“Jangan sampai publik menduga ada ruang negosiasi hukum. Semua harus dibuka secara terang berdasarkan fakta hukum,” kata Hari. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ABP Dukung Jamintel Kejagung Awasi MBG, Tegaskan Program Prioritas Prabowo
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
