Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak serius terhadap industri plastik dalam negeri. Kelangkaan bahan baku plastik yang diikuti lonjakan harga hingga 50% memicu tekanan berat bagi pelaku usaha, bahkan membuka risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menuturkan jika gangguan pasokan bahan baku plastik terus berlanjut, tekanan terhadap industri hilir akan semakin besar.
Menurutnya, terganggunya produksi akan berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Apalagi, dia menyampaikan indikasi pengurangan tenaga kerja sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.
“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Minggu (5/4/2026).
Lebih lanjut, Henry menyampaikan penutupan Selat Hormuz membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan, karena kelangkaan pasokan menjadi persoalan utama meski memiliki kemampuan finansial.
Di samping itu, kondisi ini juga diperparah oleh force majeure dari industri hulu akibat konflik Timur Tengah, yang membuat pasokan kerap dipangkas hingga 50% meski sudah ada kontrak sebelumnya.
Baca Juga
- Imbas Perang Timur Tengah, Pedagang Plastik Keluhkan Lonjakan Harga
- Pengusaha Plastik Tahan Pesanan Baru di Tengah Lonjakan Harga Bahan Baku
- Inaplas Dorong Safeguard Impor Plastik yang Saling Untungkan Industri Hulu & Hilir
Di sisi lain, Henry mengatakan upaya impor bahan baku plastik kini terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui Selat Hormuz, sehingga pelayaran juga menahan risiko.
Sementara itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan membatasi ekspor. Akibatnya, selain terjadi kelangkaan barang, harga bahan baku plastik juga melonjak hingga 40%–50%.
Aphindo mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Henry mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.
Pasalnya, kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis meningkatkan biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.
“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” ujarnya.
Pasokan Bahan Baku SeretHenry mengakui kenaikan harga bahan baku plastik telah terjadi sejak penutupan Selat Hormuz, yang dipicu oleh kelangkaan pasokan.
Dia menyebut kemampuan industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.
Aphindo juga tak menampik kondisi ini semakin rentan, mengingat industri petrokimia domestik masih bergantung pada bahan baku nafta dengan teknologi yang relatif tertinggal. Hal ini membuat sulit bersaing dengan negara lain seperti Thailand yang menggunakan gas sebagai bahan baku.
Di sisi lain, negara-negara pemasok juga mulai menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Imbasnya, pasokan bahan baku di dalam negeri kini berada pada level yang tidak aman.
“Kita kan tergantung sekali dengan Selat Hormuz karena dengan barang-barang impor. Negara-negara lain seperti negara Asia itu utama, mereka juga sangat tergantung sekali dengan impor yang melalui jalur Selat Hormuz itu. Akhirnya apa yang mereka produksi, mereka pakai sendiri,” jelasnya.
Untuk itu, dia mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan non-tarif untuk memperkuat industri hulu dalam negeri. Menurutnya, kebijakan berbasis tarif seperti kenaikan bea masuk justru akan menambah beban biaya produksi industri hilir dan memperparah tekanan yang sudah terjadi.
Menurutnya, dukungan dalam bentuk kebijakan non-tarif dinilai lebih efektif untuk menjaga keseimbangan antara industri hulu dan hilir, sekaligus memastikan keberlanjutan sektor manufaktur di tengah gejolak global.
“Berikanlah fasilitas yang non-tarif barrier. Dengan adanya non-tarif barrier, sehingga mereka punya cost bisa ditekan harga bahan bakunya. Dengan harga bahan baku yang terjangkau, kami industri hulu juga akan menyerap bahan baku tersebut,” pungkasnya.
