FAJAR, JAKARTA—Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memicu lonjakan harga sekaligus gangguan pasokan minyak dunia. Kondisi ini mendorong Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) secara luas di Indonesia.
Menurutnya, pelaku industri otomotif harus mengambil peran aktif agar target percepatan elektrifikasi transportasi dapat tercapai. Gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz menjadi pengingat bahwa ketahanan energi nasional masih sangat rentan terhadap gejolak global.
Peralihan ke kendaraan listrik dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menegaskan bahwa situasi global saat ini harus dijadikan momentum untuk mempercepat transisi energi bersih.
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk percepatan transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai percepatan adopsi kendaraan listrik tidak akan optimal tanpa keterlibatan aktif industri otomotif yang telah lama beroperasi di Indonesia.
Selama ini, fokus pemerintah dan industri masih bertumpu pada sektor hulu, khususnya pengolahan nikel dan produksi baterai. Sementara itu, percepatan di sektor hilir, yakni adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat, dinilai belum berjalan seimbang.
Di sisi lain, ekspansi tambang nikel skala besar juga memunculkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Dampak seperti deforestasi, pencemaran, hingga konflik sosial dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat terdampak transisi energi, tanpa benar-benar menghadirkan manfaatnya,” tambah Andi.
Ia juga menyoroti bahwa masyarakat di wilayah terdampak belum merasakan manfaat langsung dari kendaraan listrik, salah satunya karena distribusi kendaraan listrik oleh perusahaan otomotif masih terbatas.
Selain kendaraan pribadi, elektrifikasi transportasi publik dinilai penting untuk didorong. Pengembangan bus listrik, kereta, serta moda angkutan massal lainnya diyakini mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan inklusif.
“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya fokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi dan perbaikan sistem transportasi publik,” pungkasnya.
