PT Astra International Tbk akan membangun sekitar 1.000 unit rumah susun (rusun) layak huni di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan lahan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Chief of Corporate Affairs PT Astra International, Boy Kelana Soebroto, mengatakan setiap unit dirancang memiliki dua kamar dengan luas sekitar 35 meter persegi serta dilengkapi satu kamar mandi.
“(Astra akan membangun) 1.000 unit rumah layak huni, rumah susun. Satu unitnya ada dua kamar. Ukurannya 35 meter. Ada satu kamar mandinya juga,” kata Boy dalam Peninjauan Lokasi Pembangunan Hunian di Wilayah Kota Tua, Jakarta Barat, Minggu (5/4).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan proyek tersebut direncanakan dapat segera dimulai setelah kepastian ketersediaan lahan dari negara diperoleh.
Katanya, pelaksanaan disebut dapat berjalan cepat, mengingat kesiapan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk dalam penyediaan lahan dan pendanaan.
“Mengenai lokasi, saya mengikuti kepada Pak Dony sebagai Kepala (Badan) Pengaturan BUMN dan Pak Dirut Kereta Api (Indonesia). Nanti sudah di survei-survei semua,” kata Maruarar dalam kesempatan yang sama.
Maruarar menargetkan, pembangunan 1.000 unit ini diperkirakan dapat dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. “Mulainya tahun (2026) ini harusnya bisa. Pak Dirut mengatakan sarannya ini buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan MBT (Masyarakat Berpenghasilan Tanggung) ya,” ucap Maruarar.
Kemudian ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih dalam tahap survei sekaligus menyiapkan regulasi terkait rumah susun subsidi, termasuk skema pembangunan yang didanai melalui pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Tanahnya tetap pilih negara. Kemudian yang bangun swasta. Kemudian dibalikin kepada negara,” lanjut Maruarar.
Skema rumah susun subsidi pun ke depan akan bersifat fleksibel, baik dari sisi kepemilikan lahan maupun pelaksana pembangunan. Lahan dapat berasal dari negara, BUMN, Kementerian/Lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Kemudian juga yang membangun bisa juga BUMN bisa juga kementerian bisa juga dari swasta pembiayaannya juga bisa dari APBN, bisa dari CSR dan berbagai macam skema-skema lain,” sebut Maruarar.
