Kebijakan menahan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di tengah lonjakan harga minyak global dinilai berpotensi menimbulkan tekanan besar, baik terhadap keuangan BUMN maupun fiskal negara. Sejumlah ekonom mengingatkan, selisih antara harga jual dan harga keekonomian yang cukup lebar tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan saat ini terdapat gap signifikan antara harga jual Pertamax dan harga keekonomiannya. Dengan harga di SPBU sebesar Rp 12.300 per liter dan asumsi harga keekonomian sekitar Rp 15.000 per liter, selisih tersebut mencapai Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per liter.
“Kalau kita mulai dari selisih harga, dengan harga jual Pertamax di Rp 12.300 per liter sementara asumsi harga keekonomian berada di kisaran Rp 15.000 per liter, berarti ada gap sekitar Rp 2.500 sampai Rp 3.000 per liter,” kata Yusuf kepada kumparan, Minggu (5/3).
Menurut Yusuf, secara agregat angka ini menjadi sangat besar karena volume konsumsi BBM yang tinggi. Dalam tahap awal, beban tersebut memang belum langsung masuk ke APBN karena masih ditahan oleh PT Pertamina (Persero). Namun, kondisi ini membuat margin perusahaan tertekan.
Ia menilai, dalam jangka pendek situasi tersebut masih bisa ditopang oleh kinerja sektor hulu yang diuntungkan dari tingginya harga minyak dunia. Meski demikian, jika berlangsung lama, tekanan terhadap arus kas perusahaan akan semakin besar dan berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan serta risiko leverage.
Yusuf juga mengingatkan, skema seperti ini bukan hal baru. Dalam beberapa kasus sebelumnya, ketika tekanan terhadap BUMN energi tidak lagi dapat ditahan, pemerintah akhirnya turun tangan melalui mekanisme kompensasi, yang pada akhirnya membebani fiskal negara.
Dari sisi ketahanan kebijakan, Yusuf menilai ruang untuk mempertahankan harga di bawah keekonomian sangat terbatas, terutama jika harga minyak global masih tinggi dan nilai tukar rupiah belum menguat signifikan. Ia menyebut kebijakan ini lebih tepat dilihat sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat.
Dalam jangka menengah, tekanan diperkirakan akan terus terakumulasi jika harga tidak segera disesuaikan. Pemerintah dinilai hanya sedang membeli waktu sambil menunggu meredanya tekanan global.
Ketika penyesuaian harga akhirnya dilakukan, Yusuf memperkirakan dampaknya terhadap inflasi bersifat sementara. Kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di awal, namun efeknya tidak berkepanjangan jika dilakukan secara bertahap. Tantangan yang lebih besar justru datang dari dampak lanjutan, seperti kenaikan biaya logistik dan harga barang, yang dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.
Selain itu, terdapat potensi pergeseran konsumsi ke BBM subsidi yang dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap APBN.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai konsekuensi dari kebijakan ini terhadap fiskal bisa jauh lebih besar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ia bahkan memperingatkan potensi lonjakan defisit anggaran.
“Defisit APBN akan melejit, bisa sekitar 4 persen PDB jika langkah ini diambil. Estimasi harga keekonomian tersebut juga terlalu rendah, saat brent mencapai USD 115 per barel seperti saat ini,” kata Wijayanto.
Menurut Wijayanto, dengan kondisi harga minyak global yang masih tinggi dan rupiah yang cenderung melemah, kebijakan menahan harga BBM non-subsidi sebaiknya tidak berlangsung lama. Ia menyarankan agar kebijakan ini segera diakhiri dalam waktu dekat.
“Idealnya dalam 2-3 bulan, kebijakan tersebut diakhiri. Harga BBM non subsidi perlu dibuat floating, sesuai harga internasional,” ungkapnya.
Ia menambahkan, skema subsidi tetap perlu dipertahankan secara terbatas, dengan pengaturan yang lebih ketat baik dari sisi volume maupun total anggaran, serta pengawasan yang diperkuat.
Dari sisi dampak ke masyarakat, Wijayanto mengakui bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi, terutama bagi kelompok ekonomi bawah. BBM memiliki porsi cukup besar dalam struktur pengeluaran masyarakat, bahkan bisa meningkat signifikan jika memperhitungkan efek lanjutan.
“Tentu inflasi akan meningkat. BBM mewakili 6 persen basket belanja masyarakat ekonomi bawah, menjadi 12 persen jika kita perhitungkan efek multiplier. Setiap BBM naik 10 persen, inflasi bagi mereka berpotensi naik hingga sekitar 1,2 persen. Tetapi inflasi tersebut hanya terjadi sekali saja,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dampak inflasi tersebut bersifat satu kali (one-off), sehingga tidak akan berlangsung terus-menerus. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi efek lanjutan terhadap daya beli masyarakat agar tidak menekan konsumsi secara lebih luas.
