Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak United Nations (PBB) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui akun X pribadinya, Minggu (5/4/2026), menyusul meninggalnya tiga prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
“Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat,” tulis SBY.
SBY turut menyampaikan duka mendalam saat memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit, yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.
Dia menyoroti kesedihan keluarga yang ditinggalkan, termasuk istri, anak, dan orang tua korban yang hadir saat prosesi penghormatan di Cengkareng.
“Seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raga. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka,” ujarnya.
Baca Juga
- RI Desak PBB Evaluasi Keamanan Misi Perdamaian Usai Prajurit TNI Gugur
- Prabowo Kecam Serangan di Lebanon yang Tewaskan 3 Prajurit TNI
- Tiga Prajurit TNI Kembali Jadi Korban Ledakan di Lebanon
Di sisi lain, SBY menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta PBB melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil terkait dengan insiden yang menyebabkan prajurit TNI gugur di Lebanon.
Menurutnya, PBB terutama UNIFIL harus mampu menjelaskan penyebab terjadinya rangkaian insiden yang menewaskan dan melukai prajurit Indonesia.
“Indonesia berhak untuk itu. PBB harus bisa memberikan penjelasan yang masuk akal dan dapat dipercaya,” katanya.
Bahkan dalam pernyataannya, SBY menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB memiliki mandat terbatas, yakni menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan melakukan pertempuran (peacemaking).
Dia menjelaskan bahwa misi seperti UNIFIL beroperasi berdasarkan Chapter VI Piagam PBB, yang tidak memberikan kewenangan tempur penuh kepada pasukan.
“Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pertempuran,” ujarnya.
Oleh sebab itu, SBY menyoroti perubahan kondisi di lapangan, di mana pasukan UNIFIL yang seharusnya bertugas di wilayah Blue Line kini berada di area yang telah menjadi zona konflik aktif.
Menurutnya, pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang meluas membuat posisi pasukan penjaga perdamaian menjadi sangat berbahaya.
“Yang semula bukan wilayah pertempuran kini telah menjadi war zone,” kata SBY.
Dia juga menyebut adanya laporan bahwa pasukan Israel telah maju beberapa kilometer dari garis demarkasi, sehingga meningkatkan risiko bagi personel UNIFIL.
Atas kondisi tersebut, SBY meminta PBB segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara misi atau relokasi pasukan dari zona pertempuran.
"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.
Dia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas terkait situasi tersebut.
“PBB tidak boleh menggunakan standar ganda,” tegasnya.
Singgung Pengalaman di Misi PBBSBY mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman langsung dalam misi PBB saat bertugas sebagai Kepala Pengamat Militer di Bosnia pada 1995–1996.
Dia juga mengingat keterlibatannya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada 2000 saat menjabat sebagai Menkopolkam, menyusul insiden di Atambua, Nusa Tenggara Timur.
SBY turut mengulas awal keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL. Dia menyebut pengiriman pasukan dimulai pada 2006 setelah konflik antara Israel dan Lebanon.
Saat itu, Indonesia mengusulkan pengiriman satu batalyon pasukan sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Sejak itu, Indonesia telah mengirimkan kontingen secara berkelanjutan, dengan total sekitar 19 rotasi hingga 2026.
Menutup pernyataannya, SBY memberikan pesan kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menjaga keselamatan.
“Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air,” tandas SBY.
