JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mengurangi beban subsidi energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global.
Pasalnya, subsidi energi yang makin membengkak akan meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menumpuk utang.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Baca juga: Jusuf Kalla Bantah Isu Danai Roy Suryo Cs Rp 5 Miliar Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Jusuf Kalla menuturkan, pengurangan subsidi sudah dilakukan banyak negara untuk mengatasi potensi krisis di dalam negeri.
Ia beranggapan, mempertahankan harga BBM seperti sebelum konflik antara Iran dan AS-Israel justru membuat masyarakat tidak berhemat.
"Dia akan (menciptakan) jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucap JK.
JK berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Tembus 140 Dollar AS, Lamhot Sinaga: Pemerintah Perlu Pertimbangkan Penyesuaian Harga BBM
Di sisi lain JK tidak memungkiri, kenaikan harga BBM saat terjadi penyesuaian dan rasionalisasi harga minyak dunia mungkin akan menimbulkan protes masyarakat di awal.
Namun kata JK, hal ini hanya perihal pilihan asal dijelaskan dengan baik.
"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," jelas JK.
WFH bukan solusiDi sisi lain JK menuturkan, pilihan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) yang diputuskan pemerintah bukan berarti mampu menyelesaikan masalah.
WFH bisa saja membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta bosan, sehingga pada akhirnya, mereka akan tetap memilih beraktivitas di luar rumah.
Baca juga: Satu Hari di Rumah, Seberapa Jauh Menghemat BBM?
Pengurangan pemakaian BBM berpotensi tidak tercapai karena hal ini.
"Anda tinggal di rumah 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," beber JK.
"Kalau (harga) naik, itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, Tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays ya," imbuh JK.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
