JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyampaikan saran terkait sejumlah hal meliputi ekonomi hingga diplomasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Saran-saran itu dikumpulkannya dari sejumlah tokoh yang menemuinya di kediaman pribadi sepanjang bulan Ramadhan 1447 H. Saran sudah diterima Kantor Presiden RI pada 25 Maret 2026 lalu.
"Mereka teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagainya, apa pun. Semua profesional dan akademisi, profesor. Dengan niat baik untuk memberikan saran, saran kebijakan kepada Bapak Presiden," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Baca juga: JK Usul Pemerintah Kurangi Subsidi BBM demi Tekan Defisit dan Tak Timbulkan Utang
JK menuturkan, saran mengenai ekonomi, diplomasi, hingga pemerintah daerah dituliskan dalam naskah enam halaman.
Terkait pemerintahan daerah, salah satunya, ia meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan efisiensi anggaran pemda.
Pasalnya, pemerintah daerah berpotensi tidak dapat bekerja memperbaiki jalan-jalan dan jembatan yang rusak.
Ia menyarankan, anggaran transfer ke daerah maupun anggaran pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur juga tidak dapat serta-merta dipangkas demi mempertahankan defisit anggaran sebesar 3 persen.
"Anggarannya dulu waktu zaman saya 30 persen daerah, sekarang sisa 17 persen. Akhirnya daerah tidak bisa banyak berbuat. Jalan-jalan pada rusak tidak bisa diperbaiki akibat anggarannya yang dipotong seperti untuk kebutuhan, seperti makan gratis, koperasi atau alutsista. Akibat itu maka semua dipotong di daerah termasuk anggaran itu," ucap JK.
Baca juga: Jusuf Kalla Bantah Isu Danai Roy Suryo Cs Rp 5 Miliar Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Sementara terkait komunikasi, para ahli menyarankan agar pemerintah mengefektifkan komunikasi berbagai kebijakan yang diambil kepada masyarakat untuk meminimalisir kesalahpahaman.
"Bagaimana menurut para ahli komunikasi sebaiknya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sesuai dengan pertemuan yang kemarin saya sampaikan. Ya (usulan) itu telah diterima oleh kantor Bapak Presiden tanggal 25 Maret. Jadi 10 hari yang lalu, 11 hari yang lalu," tutur JK.
Berbagai saran serupa juga disampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Siap bertemu langsungLebih lanjut, JK mengaku bersedia bertemu langsung dengan Presiden Prabowo jika waktunya memungkinkan.
Baca juga: Ironi WFH ASN: Kritik Jusuf Kalla dan Miskalkulasi Efisiensi BBM
Ia akan menyampaikan berbagai saran dan masukan yang telah dikumpulkan dari para akademisi hingga duta besar yang sudah bernaung di pemerintahan sekitar belasan hingga puluhan tahun.
"Presiden kan sangat sibuk sehingga kadang-kadang susah untuk ketemu. Tapi kalau beliau ada waktu saya bersedia untuk hadir, datang untuk menyampaikan apa itu," tandas JK.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
