Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah didesak untuk segera merumuskan langkah mitigasi strategis guna mengantisipasi dampak sistemik konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan pangan nasional.
Selain penguatan produksi domestik, diversifikasi negara asal impor menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah disrupsi rantai pasok global.
Pengamat Pertanian, Khudori, menekankan pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra pada komoditas pangan yang memiliki ketergantungan impor tinggi. Jika jalur logistik global, terutama di kawasan Jazirah Arab, terus mengalami hambatan, pencarian sumber pasokan alternatif harus segera dieksekusi untuk menjamin ketersediaan stok di dalam negeri.
"Pemerintah perlu memastikan pasokan pangan impor tidak terganggu, khususnya pada aspek yang dapat dikendalikan seperti perizinan dan kuota impor. Jika terjadi hambatan logistik, segera cari sumber alternatif," ujar Khudori dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/4/2026).
Selain faktor eksternal, Khudori juga mengingatkan pentingnya mitigasi dini menghadapi musim kemarau di dalam negeri. Langkah ini krusial agar gangguan iklim tidak semakin menekan hasil panen nasional di saat harga pangan dunia sedang bergejolak.
Di tengah ancaman krisis global, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan bahwa posisi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) per 2 April 2026 masih berada pada level yang solid. Berdasarkan data tersebut, stok beras nasional tercatat mencapai 4,4 juta ton, atau setara dengan 169% dari total kebutuhan bulanan nasional.
Baca Juga
- Harga Pangan Global Melonjak, Indonesia Hadapi Risiko Tekanan Impor
- Alarm! Harga Pangan Dunia Melonjak Imbas Perang Timur Tengah
- Harga Pangan Kompak Meroket saat Long Weekend, Bawang Merah Naik Rp22.000
Capaian ini dinilai cukup memadai untuk meredam potensi gejolak harga di tingkat konsumen. Selain beras, beberapa komoditas strategis lainnya juga terpantau dalam zona aman antara lain Jagung sebnyak 168.000 ton, Gula Konsumsi 49.000 ton, dan Minyak Goreng sebesar 121.000 kiloliter.
Bapanas juga mencatat penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang kian merata di 322 kabupaten/kota dengan total mencapai 14.169,03 ton. Jawa Barat menjadi wilayah dengan cadangan terbesar di tingkat kabupaten/kota, yakni 2.790,9 ton, disusul oleh Banten sebesar 2.007,25 ton.
Di level provinsi, Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) nasional mencapai 7.561,23 ton. Jawa Barat kembali memimpin dengan cadangan sebesar 2.626,94 ton, diikuti Jawa Timur sebanyak 825,36 ton. Saat ini, sebanyak 33 provinsi dilaporkan telah memiliki regulasi serta mekanisme pengelolaan cadangan yang matang.
Meskipun stok saat ini dinyatakan cukup, tantangan sesungguhnya terletak pada keberlanjutan pasokan untuk periode semester II/2026. Pemerintah diharapkan tidak terlena dengan angka cadangan saat ini dan tetap waspada terhadap kenaikan biaya input pertanian serta ongkos logistik internasional yang dapat mengerek inflasi pangan di masa mendatang.
