Seolah Tak Ingin Isu Ijazah Jokowi Redup, Rismon Sianipar Seret dan Tuding JK Soal Pendanaan

harianfajar
5 jam lalu
Cover Berita

FAJAR, JAKARTA – – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya mendanai isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan dana sebesar Rp5 miliar. Bantahan ini disampaikan JK dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di Jakarta pada Minggu, 5 April 2024.

“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” jelas Jusuf Kalla menanggapi tudingan yang beredar luas di berbagai platform digital. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam polemik tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang disebut-sebut terkait dalam isu ini.

Langkah Hukum sebagai Respons Tuduhan Fitnah

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa dirinya akan melaporkan kabar tersebut ke Bareskrim Polri untuk meluruskan informasi yang dianggapnya tidak benar. “Pengacara saya akan menyampaikan laporan tersebut pada Senin, 6 April 2024,” beber JK saat konferensi pers berlangsung.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menambahkan bahwa laporan yang akan diajukan kemungkinan besar terkait dugaan pencemaran nama baik. Ia menegaskan bahwa langkah hukum diambil sebagai respons atas tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan merupakan fitnah.

“Pak JK sebenarnya tidak ingin menanggapi hal-hal yang dianggapnya remeh-temeh, namun karena isu ini mendapat perhatian publik luas, maka harus disikapi secara serius,” kata Abdul Haji Talaohu.

Pertemuan Ramadan dan Klarifikasi Soal Hubungan dengan Isu Ijazah

Jusuf Kalla juga menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di kediamannya pada bulan Ramadan lalu bersama sejumlah akademisi dan profesional tidak ada kaitannya dengan polemik ijazah Jokowi. Pertemuan tersebut hanya dimaksudkan untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait kondisi bangsa saat ini.

“Pihak-pihak yang hadir datang atas inisiatif sendiri, bukan karena undangan khusus dari saya,” tegas JK. Ia menambahkan bahwa diskusi tersebut terbuka dan hanya berupa saran kebijakan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo),” pungkas Jusuf Kalla mengakhiri klarifikasinya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BMKG Rekam 960 Gempa Susulan Pascagempa Utama Magnitudo 7,6
• 3 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Dituduh Danai Roy Suryo, Jusuf Kalla Klaim Tak Kenal Rismon
• 5 jam lalurealita.co
thumb
Polri perkuat keamanan di Maluku Utara dan Papua Tengah
• 19 jam laluantaranews.com
thumb
Komisi I DPR: UU hukuman mati tahanan Palestina ancaman nyata genosida
• 16 jam laluantaranews.com
thumb
Jadwal Salat Makassar 5 April 2026
• 23 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.