Ketika Negara Meringankan Beban Pekerja, Siapa yang Menanggung Konsekuensinya?

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membebaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan menuai banyak perhatian. Aturan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor padat karya yang dinilai strategis bagi perekonomian nasional.

Di satu sisi, kebijakan ini tampak progresif dan responsif terhadap kondisi ekonomi. Namun di sisi lain, ia juga memunculkan sejumlah pertanyaan terkait keadilan fiskal, efektivitas kebijakan, serta implikasinya terhadap keberlanjutan penerimaan negara. Dari sudut pandang penulis, kebijakan ini patut diapresiasi, namun perlu juga dikritisi secara jernih dan proporsional.

Poin pertama yang patut dicermati adalah mekanisme kebijakan itu sendiri. Pembebasan PPh 21 bukan berarti pajak tersebut hilang, melainkan ditanggung oleh pemerintah. Artinya, penerimaan negara dari pajak penghasilan orang pribadi berkurang dan digantikan oleh beban belanja negara.

Dalam jangka pendek, langkah ini mungkin masih dapat ditoleransi sebagai stimulus. Namun, jika tidak disertai dengan perhitungan fiskal yang matang, kebijakan ini berpotensi memperlebar defisit atau mengurangi ruang fiskal untuk program publik lain yang juga penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kritik berikutnya berkaitan dengan aspek keadilan. Ambang penghasilan Rp10 juta per bulan sebenarnya berada pada kelompok menengah, terutama di wilayah perkotaan. Di saat yang sama, masih banyak pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah yang bahkan tidak tersentuh sistem perpajakan, sehingga tidak dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini.

Selain itu, pembebasan pajak ini hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang dikategorikan sebagai padat karya. Pendekatan sektoral semacam ini memang memiliki dasar kebijakan, tetapi berisiko menimbulkan rasa ketidakadilan horizontal. Sebagai contoh, pekerja dengan tingkat penghasilan yang sama, namun di sektor yang berbeda, diperlakukan secara tidak setara di hadapan sistem pajak.

Dari sisi administratif, kebijakan ini memiliki sebuah tantangan. Sebagai contoh, syarat kepemilikan NPWP atau integrasi NIK dengan sistem Direktorat Jenderal pajak berpotensi menjadi penghambat bagi sebagian pekerja, khususnya mereka yang berada di lapisan bawah sektor padat karya. Jika implementasi tidak disertai dengan simplifikasi administrasi dan edukasi perpajakan, manfaat kebijakan tidak dapat diperoleh secara optimal.

Meski demikian, tidak adil juga jika kebijakan ini hanya dilihat dari sisi kritik. Dari sudut pandang lain, pembebasan PPh 21 hingga Rp10 juta jelas dapat meningkatkan pendapatan disposabel pekerja. Tambahan uang di tangan masyarakat dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, fokus pada sektor padat karya menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan stabilitas sosial, kebijakan ini dapat menjadi bantalan sementara bagi pekerja agar tidak semakin tertekan oleh biaya hidup yang meningkat.

Pada akhirnya, kebijakan pembebasan PPh 21 ini mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan fiskal antara keberpihakan pada masyarakat dan kehati-hatian dalam menjaga kesehatan fiskal APBN. Dari sudut pandang penulis, kebijakan ini dapat diterima sebagai langkah jangka pendek, sehingga tidak tepat jika dijadikan sebagai solusi permanen.

Ke depannya, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif pajak semacam ini dievaluasi secara berkala, tepat sasaran, dan diimbangi dengan reformasi perpajakan yang lebih struktural. Tanpa hal itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk meringankan beban rakyat justru berisiko menciptakan tantangan fiskal baru di masa mendatang.