Hukum Indonesia Tunduk Pada Algoritma?

Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia menyaksikan fenomena yang kian menguat. Ketika hukum di Indonesia, seakan baru bekerja ketika sebuah kasus menjadi viral. Video berdurasi singkat di media sosial mampu menggerakkan aparat penegak hukum lebih cepat dibandingkan laporan resmi yang berbulan-bulan terendap tanpa kepastian. Kita pun dihadapkan pada pertanyaan yang tidak sederhana: apakah hukum masih menjadi panglima, ataukah ia telah tunduk pada algoritma?

Fenomena ini bukan sekadar gejala sosial biasa. Ia adalah cermin dari relasi yang berubah antara negara, hukum, dan masyarakat. Di satu sisi, viralitas membuka ruang kontrol publik yang lebih luas. Di sisi lain, ia berpotensi mereduksi hukum menjadi sekadar respons terhadap tekanan massa digital.

Secara konstitusional, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya jelas: segala tindakan harus berdasarkan hukum, bukan tekanan, apalagi emosi publik. Dalam kerangka ini, penegakan hukum memiliki prosedur baku—penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Setiap tahap dirancang untuk menjamin keadilan substantif, bukan sekadar kepuasan sesaat.

Namun realitas menunjukkan adanya retakan. Banyak laporan masyarakat yang tidak segera ditindaklanjuti. Kasus-kasus tertentu berjalan lambat tanpa kejelasan. Di tengah stagnasi ini, media sosial hadir sebagai “akselerator”. Ketika sebuah kasus viral, barulah aparat bergerak cepat menggelar konferensi pers, menetapkan tersangka, bahkan menahan pelaku.

Kecepatan ini, meskipun tampak positif, justru menyimpan problem mendasar: hukum menjadi reaktif, bukan proaktif. Tidak adil jika kita sepenuhnya menolak peran viralitas. Dalam banyak kasus, tekanan publik berhasil membuka tabir ketidakadilan. Kasus kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik korupsi skala kecil yang sebelumnya terabaikan, menjadi perhatian setelah viral.

Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai katalis. Mempercepat respons negara terhadap aspirasi publik. Namun, katalis ini sekaligus membawa distorsi. Viralitas bekerja berdasarkan logika yang berbeda dengan hukum. Ia tidak menuntut verifikasi mendalam, melainkan daya tarik emosional. Konten yang menyentuh kemarahan, simpati, atau sensasi lebih mudah menyebar dibandingkan fakta yang kompleks. Akibatnya, kebenaran sering kali dikonstruksi secara parsial.

Salah satu konsekuensi paling serius dari fenomena ini adalah munculnya praktik trial by social media. Seseorang dapat dihakimi oleh publik bahkan sebelum proses hukum dimulai. Dalam sistem hukum modern, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun di ruang digital, asas ini nyaris tidak memiliki tempat. Opini publik terbentuk dalam hitungan jam.

Narasi yang dominan benar atau tidak akan menjadi “kebenaran sosial”. Individu yang menjadi objek viral dapat mengalami sanksi sosial yang berat: perundungan, kehilangan pekerjaan, hingga stigma yang sulit dihapus. Ironisnya, ketika fakta hukum kemudian menunjukkan hal yang berbeda, kerusakan reputasi tersebut jarang dapat dipulihkan.

Aparat penegak hukum kini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka dituntut untuk responsif terhadap aspirasi publik. Di sisi lain, mereka harus menjaga independensi dan integritas proses hukum. Tekanan publik yang masif dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Penetapan tersangka, penahanan, bahkan konstruksi perkara, berpotensi dipercepat demi meredam kegaduhan. Di sinilah dilema muncul. Jika aparat lambat, mereka dianggap tidak profesional. Jika terlalu cepat karena tekanan publik, mereka berisiko melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus kepercayaan terhadap institusi hukum itu sendiri.

Fenomena viralitas juga menciptakan ketimpangan baru dalam sistem keadilan. Kasus yang viral mendapatkan perhatian, sementara yang tidak viral cenderung terabaikan. Padahal, keadilan seharusnya tidak bergantung pada popularitas. Masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi, kemampuan membangun narasi, atau jaringan yang luas, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perhatian publik.

Sebaliknya, kelompok rentan yang tidak memiliki akses tersebut tetap berada dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum. Dengan kata lain, viralitas menciptakan “privilege baru” dalam memperoleh keadilan.

Perlu disadari bahwa viralitas tidak terjadi secara netral. Ia dipengaruhi oleh algoritma platform digital yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna. Konten yang memicu emosi marah, sedih, atau terkejut lebih mudah didorong oleh algoritma. Hal ini membuat ruang publik digital cenderung dipenuhi oleh narasi yang ekstrem.

Dalam konteks penegakan hukum, kondisi ini berbahaya. Opini publik yang terbentuk bukan lagi hasil deliberasi rasional, melainkan respons emosional yang diperkuat oleh teknologi. Jika aparat terlalu bergantung pada opini semacam ini, maka hukum berisiko kehilangan objektivitasnya. Mengapa publik beralih ke viralitas?

Fenomena ini tidak muncul dalam ruang hampa. Ia merupakan respons terhadap berbagai kelemahan dalam sistem hukum. Pertama, lambannya proses penegakan hukum. Banyak kasus yang berlarut-larut tanpa kepastian. Kedua, kurangnya transparansi. Publik sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai perkembangan suatu perkara. Ketiga, rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum. Persepsi adanya ketidakadilan, diskriminasi, atau intervensi politik membuat masyarakat mencari alternatif.

Dalam kondisi seperti ini, media sosial menjadi alat untuk “memaksa” negara bekerja. Menghadapi fenomena ini, pendekatan yang diperlukan bukanlah menolak viralitas secara total, melainkan mengelolanya secara bijak. Pertama, reformasi penegakan hukum harus menjadi prioritas. Kecepatan dan kepastian hukum perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas.

Kedua, transparansi harus diperkuat. Aparat perlu secara aktif menyampaikan perkembangan kasus kepada publik, sehingga ruang spekulasi dapat diminimalkan. Ketiga, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan. Publik harus mampu memilah informasi, memahami proses hukum, dan tidak mudah terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Keempat, independensi aparat harus dijaga. Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan, baik dari kekuasaan maupun dari massa digital.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah viral lebih hebat daripada penegakan hukum bukan sekadar soal fenomena media sosial. Ia adalah refleksi dari kondisi negara hukum itu sendiri. Jika hukum bekerja dengan baik cepat, transparan, dan adil maka kebutuhan akan “keadilan viral” akan berkurang dengan sendirinya.

Namun jika hukum terus lambat dan tidak responsif, maka ruang bagi viralitas akan semakin besar. Di sinilah pentingnya menjaga marwah hukum. Hukum harus tetap menjadi rujukan utama, bukan sekadar mengikuti arus opini. Ia harus mampu berdiri di atas prinsip, bukan tekanan.

Viralitas boleh menjadi alarm, tetapi tidak boleh menjadi hakim. Sebab dalam negara hukum, keadilan tidak ditentukan oleh siapa yang paling ramai, melainkan oleh siapa yang paling benar menurut hukum. Dan ketika hukum berhenti menjadi penentu kebenaran, maka yang tersisa hanyalah keramaian, tanpa keadilan.