REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA, – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan terus mendorong program swasembada beras untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan kesejahteraan petani secara keseluruhan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, menyatakan pada Minggu bahwa berbagai program yang dilakukan terutama berfokus pada perluasan lahan tanam padi dan peningkatan produksi pertanian.
"Program pembukaan lahan sawah pemerintah tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan baru, tetapi juga disertai dengan inisiatif lain, seperti optimalisasi lahan dan pengembangan padi gogo untuk mendukung pertumbuhan produksi," katanya.
Menurut Daimboa, peningkatan produksi secara alami akan mengarah pada peningkatan NTP. Kementerian Pertanian saat ini memfokuskan diri pada swasembada pangan, terutama beras, dengan tujuan memastikan kemajuan seimbang di semua wilayah, termasuk Papua.
"Kami mendorong petani untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas hasil mereka serta memanfaatkan berbagai program dukungan yang tersedia untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan," tambahnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sementara itu, Adriana Helena Carolina, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, menjelaskan bahwa NTP merupakan indikator penting dari daya beli petani. "Ini mencerminkan nilai tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi serta biaya produksi," ujarnya.
Menurut Carolina, NTP Papua naik menjadi 103,30 pada Maret 2026. "Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,40 persen, mengungguli kenaikan 0,16 persen pada indeks harga yang dibayar petani," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa empat subsektor mencatat peningkatan NTP, dengan subsektor peternakan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 0,60 persen.
