Kenaikan harga energi global akibat perang di Timur Tengah membuat negara-negara putar otak menghemat energi, tak terkecuali Indonesia. Mulai pekan ini, pemerintah pun menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) selama satu hari dalam sepekan.
Bagi aparatur sipil negara (ASN), WFH diwajibkan setiap hari Jumat. Sementara, bagi sektor swasta, pengaturan WFH berlaku fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan.
Kebijakan WFH diharapkan bisa mendukung upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah melampaui 100 dolar AS untuk jenis minyak Brent ataupun West Texas Intermediate (WTI).
Lantas, apa kata para pegawai soal kebijakan WFH sehari dalam sepekan ini?
Jika bisa memilih, Alex Nainggolan (30), ASN di Pematang Siantar, Sumatera Utara, lebih ingin bekerja di kantor daripada di rumah. Terlebih, pekerjaannya saat ini lebih mengharuskan kehadirannya di kantor. Alex justru merasa tidak tenang jika harus bekerja dari rumah.
Jika ia WFH, berarti ada pegawai lain yang mesti menggantikan posisi pekerjaannya di kantor, demikian pula sebaiknya. Sementara, tutur Alex, orang lain belum tentu memahami bidang pekerjaan yang ia pegang karena setiap orang punya tugasnya masing-masing.
”Akhirnya, bekerja jadi tidak produktif karena pihak yang menggantikan tidak sesuai bidangnya. Saya juga akan terganggu karena saya akan kerap dihubungi untuk mengonfirmasi banyak hal. Lebih baik saya bekerja di kantor saja,” kata Alex.
Ia juga merasa WFH tidak serta-merta membantunya berhemat. ”Ketika WFH, konsumsi energi justru bisa meningkat dari aspek lain, seperti listrik karena WFH, atau bisa jadi boros karena bekerja di kafe,” ujarnya.
Ratna Ayu, ASN asal Jakarta, punya pandangan berbeda. Ia menilai kebijakan WFH justru sangat tepat untuk diterapkan saat ini. ”Karena kondisi saat ini tidak biasa, sangat bijak untuk melakukan penghematan penggunaan energi dengan mengizinkan karyawan tidak pergi ke kantor,” katanya.
Selain WFH setiap Jumat, pegawai ASN di Jakarta juga diwajibkan menggunakan kendaraan umum setiap Rabu untuk mendukung penghematan bahan bakar.
Ratna menilai, kebijakan WFH dan keharusan memakai transportasi publik bisa membantu menghemat konsumsi BBM asal dilakukan tanpa mengesampingkan disiplin dan etos kerja.
”Tentu kalau semua bertanggung jawab, kebijakan ini akan produktif dan efisien,” ucapnya.
Menurut Ratna, WFH tidak bisa dilakukan dengan asal. Untuk menjaga kinerja, belajar dari pengalaman saat pandemi Covid-19, etos kerja ASN perlu diawasi dengan ketat.
”Supaya pegawai tidak sengaja mengaktifkan mode do-not-disturb (DND) agar tidak diganggu saat jam kerja,” katanya.
Seperti Alex, Reza Khairul Fitra (32), ASN asal Jakarta, juga sebenarnya merasa kurang cocok bekerja dari rumah. Apalagi, pekerjaannya sebagai penyuluh hukum mengharuskannya untuk lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat.
”Memang, ada sejumlah pekerjaan administratif dan pelaporan yang bisa saya kerjakan dengan WFH. Tapi, kekurangannya, untuk tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung, ini mengurangi waktu pelayanan ke masyarakat setiap harinya,” katanya.
Alih-alih mengurangi pekerjaan, WFH justru berpotensi menambah pekerjaan. Sebab, pelayanan secara daring sering kali masuk di luar jam kantor. Reza juga merasa perlu menanggung pengeluaran lebih berupa biaya kuota internet, yang tidak ditanggung kantor.
”Mau WFH atau kerja di kantor, ASN tetap harus optimal dalam bekerja,” katanya.
Agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu, selama WFH, kanal konsultasi daring akan dioptimalkan. Kantornya sudah membagi jadwal piket daring dan luring setiap harinya. ”Jadi, setiap hari dipastikan ada ASN yang akan melayani masyarakat,” katanya.
Sementara itu, meski swasta tidak diwajibkan menerapkan WFH, Hanif Gusman (33) merasa semestinya perusahaan swasta ikut menjalankan kebijakan tersebut seperti ASN. Ia mencontohkan, kantornya selama ini sudah menerapkan kebijakan kerja hibrida. Dalam lima hari, karyawan mendapat jatah tiga hari WFA.
”Selama dijalankan dengan sistem yang jelas dan baik, produktivitas karyawan yang WFH bisa tetap terjaga. Waktu kerja juga jadi lebih efisien karena tidak perlu commute,” ucap Hanif.
Untuk menjaga produktivitas saat WFH, menurut Hanif, karyawan perlu mengatur jam kerja selayaknya bekerja di kantor. Selain itu, karyawan juga perlu menetapkan target kerja yang ingin dicapai pada hari bersangkutan agar tidak ada pekerjaan yang terbengkalai.
Meski demikian, ia menilai Jumat bukan hari yang tepat untuk WFH. Jika tujuan pemerintah adalah menghemat energi, semestinya hari WFH tidak terlalu mepet dengan akhir pekan.
”Ini malah bisa berpotensi jadi long weekend bagi para ASN, kebijakan malah jadi kontraproduktif,” kata Hanif.
