Perusahaan pencitraan satelit asal AS Planet Labs memutuskan menahan distribusi citra wilayah Iran dan kawasan konflik Timur Tengah tanpa batas waktu. Mengutip Reuters, Minggu (5/4), kebijakan ini diambil setelah adanya permintaan dari pemerintah Amerika Serikat agar penyedia citra satelit membatasi akses terhadap gambar-gambar sensitif selama konflik berlangsung.
Dalam pemberitahuan email kepada pelanggan, Planet Labs menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari kepatuhan terhadap arahan pemerintah AS yang meminta penghentian sementara distribusi citra dari wilayah konflik. Kebijakan ini memperluas pembatasan sebelumnya yang hanya menunda publikasi gambar selama 14 hari.
Perusahaan juga menyatakan bahwa seluruh citra sejak 9 Maret akan ditahan dan pembatasan ini berpotensi berlaku hingga situasi perang mereda. Langkah ini diambil dengan alasan keamanan untuk mencegah pihak lawan memanfaatkan citra satelit untuk kepentingan militer, seperti penentuan target hingga panduan serangan.
Konflik di Timur Tengah memanas setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Llau dibalas Teheran dengan serangan ke berbagai target, termasuk pangkalan AS di kawasan Teluk.
Di tengah situasi tersebut, Planet Labs akan menerapkan sistem distribusi citra terkelola yang dianggap tidak menimbulkan Risiko terhadap keselamatan. Artinya, akses terhadap gambar satelit hanya akan diberikan secara selektif untuk kebutuhan mendesak, misi penting, atau kepentingan publik tertentu.
Meski memiliki nilai strategis bagi militer, citra satelit juga selama ini menjadi sumber penting bagi jurnalis dan peneliti untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau.
Sementara itu, perusahaan lain seperti Vantor yang sebelumnya bernama Maxar Technologies mengatakan kepada Reuters bahwa saat ini belum menerima permintaan langsung dari pemerintah AS. Meski begitu perusahaan tetap membuka kemungkinan pembatasan akses secara mandiri di wilayah konflik.
“Vantor selama bertahun-tahun mencadangkan hak untuk menerapkan kontrol akses yang lebih ketat selama amsa konflik geopolitik dan saat ini telah menerapkannya untuk beberapa bagian di Timur Tengah,” kata Juru Bicara Vantor dalam sebuah pernyataan.
