Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun anggaran 2026, guna menghapus ketimpangan kualitas antara pendidikan keagamaan dan sekolah umum di Indonesia, termasuk menggenjot digitalisasi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan usulan ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan akses pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan keagamaan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata dalam peta pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," ujar Menag dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Senin (6/4/2026).
Dalam rinciannya, Kemenag mengalokasikan porsi terbesar tambahan anggaran ini untuk dua pilar utama. Pertaman, infrastruktur fisik dan penguatan teknologi informasi. Kedua, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tercatat menelan biaya paling besar, yakni mencapai Rp13,7 triliun.
Dana tersebut direncanakan untuk menyasar perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di 7.131 lembaga satuan pendidikan. Fokus perbaikan mencakup 6.973 madrasah, serta sekolah-sekolah keagamaan lain seperti 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Selain fisik, Kemenag juga mengusulkan dana Rp10,9 triliun untuk Digitalisasi Pembelajaran. Langkah ini dipandang krusial guna memastikan siswa di sekolah keagamaan memiliki kompetensi teknologi yang setara dengan siswa di sekolah umum.
Baca Juga
- Dua Tersangka Baru Kasus Haji Beri Suap US$30.000 dan US$405.000 ke Oknum Kemenag
- Kemenag Sebut Hilal Belum Terlihat, 1 Syawal Jatuh Pada Sabtu (21/3/2026)
- Bank Jateng Tangani Penyaluran Gaji Pegawai Kemenag Boyolali
Kemenag juga mendorong program pendukung lainnya seperti Bantuan Buku Tulis Gratis dengan total nilai Rp159 miliar dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi dengan usulan anggaran Rp22,9 miliar.
"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," tegas Nasaruddin.
Nasaruddin juga menyampaikan bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10—12%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai cakupan 80%.
Padahal, Nasaruddin menilai anak-anak madrasah dan santri justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi ini jika dilihat dari kondisi ekonomi. Dia pun menekankan bahwa ekosistem pondok pesantren sebenarnya adalah model yang paling siap untuk menjalankan program MBG.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” tambahnya.
Melalui usulan anggaran yang signifikan ini, Kemenag berharap dapat memacu kualitas SDM nasional melalui jalur pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan kompetitif di kancah global.
