Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Tercatat sebanyak enam BPR yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas.
Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, langkah tersebut dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan.
“Selama tahun 2026 hingga saat ini OJK telah mencabut 6 izin usaha BPR,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).
Pada Maret 2026, Dian mengungkapkan bahwa OJK mencabut izin usaha dua BPR, yakni PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
Dalam catatan Bisnis, pencabutan izin usaha BPR Koperindo yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M. Sangaji No.24 3, RT.3/RW.4, Petojo Utara, Jakarta Pusat tersebut berlaku efektif sejak 9 Maret 2026.
Sementara itu, pencabutan izin usaha BPR Pembangunan Nagari itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026.
Baca Juga
- Bank Bangkrut Bertambah Lagi, Izin Usaha BPR Ini Dicabut karena Masalah Keuangan
- BPR Prima Master Bank Bangkrut, LPS Mulai Bayarkan Klaim Simpanan Nasabah
- Bank Bangkrut Tambah Lagi! OJK Cabut Izin BPR Prima Master Bank Surabaya
Menyusul penutupan tersebut, Dian memastikan bahwa OJK terus berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani permasalahan BPR/BPRS.
Koordinasi tersebut dilaksanakan sesuai mandat yang diatur dalam Undang-Undang P2SK sebagai langkah penguatan industri BPR dan BPRS.
Di sisi lain, Dian mengungkapkan bahwa OJK telah menerbitkan 12 izin penggabungan terhadap BPR dan BPRS dalam rangka konsolidasi perbankan selama kuartal I/2026. Kendati begitu, dia tidak mengungkap secara spesifik nama BPR/BPRS yang telah dilakukan konsolidasi.
