Naiknya harga bahan baku plastik di pasar global imbas perang di Timur Tengah, disebut sudah mulai memberi tekanan serius pada struktur biaya hidup di Indonesia. Beberapa produsen makanan hingga pedagang bahkan dilaporkan sudah mulai mengeluh dengan kenaikan biaya plastik itu.
Terkait hal ini, Dr. Rumayya Batubara, peneliti di Pusat Kajian Sosioekonomi Indonesia FEB Unair, memperingatkan bahwa plastik kini memang punya peran krusial sebagai pemicu inflasi yang hampir setara dengan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Rumayya, sensitivitas plastik terletak pada penggunaannya yang masif di hampir semua sektor industri. Adapun terhambatnya rantai pasok ini, akibat pembatasan Selat Hormuz untuk Asmerika Serikat (AS) dan sekutunya, beserta fluktuasi harga minyak mentah dunia menjadi faktor utama kenaikan ini.
“Plastik ini agak suatu produk yang agak mirip sama BBM gitu ya. BBM itu kan industri yang energi yang dipakai semua sektor ya, jadi sensitif ya. Mungkin yang paling terdampak ya sektor F&B (Food and Beverage), industri makan minuman yang sangat bergantung dengan kemasan. Bahkan di industri F&B itu bisa sampai lebih mahal kemasannya daripada isinya. Bisa sampai 50 persen bisa habis untuk kemasan sebenarnya,” ujar Rumayya saat on air di program `, Senin (6/4/2025).
Kondisi ekonomi Indonesia disebutnya semakin rentan, karena faktanya 60 persen kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri masih dipenuhi melalui jalur impor.
Rumayya menyebut fenomena ini sebagai hantaman ganda bagi pelaku usaha, terutama UMKM, karena selain harga bahan baku yang naik, pelemahan nilai tukar Rupiah (kurs) juga memperparah keadaan.
“Ada dua hal yang membuat ini sangat sakit buat kita; satu harga minyak bahan baku dan plastik itu meningkat, kita kena karena impor otomatis kita kena juga. Yang kedua karena kurs juga melemah kan. Jadi sebenarnya sekarang ini kalau mau kebijakannya, pemerintah bisa enggak dikurangi beban biaya industri ini, misalnya melalui pengurangan PPN atau keringanan bea impor,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, ia menyarankan pelaku industri untuk mempertimbangkan pengalihan sumber impor ke negara yang menggunakan basis produksi berbeda.
“Alternatif menarik itu mungkin kita bisa shifting ke Cina karena petrokimianya pakai batubara bukan pakai minyak bumi. Itu juga alternatif yang patut kita pertimbangkan untuk meringankan beban industri.”
Sementara dalam jangka panjang, krisis ini dianggap sebagai momentum bagi Indonesia untuk benar-benar mandiri dalam sektor kemasan. Rumayya kemudian menyinggung ironi swasembada pangan yang tidak dibarengi dengan kemandirian kemasan.
“Lucu dong kalau kita berasnya itu mandiri tapi kreseknya harus impor. Ini membuka bahwa kita perlu re-thinking (berpikir ulang) soal kebijakan kita. Kita punya potensi biodiversity, limbah pangan itu potensinya besar kalau dikembangkan menjadi bioplastik, misalnya dari kulit udang, sisi ikan, atau kulit singkong.”
Untuk meredam dampak bagi masyarakat luas dan UMKM, ia mendorong optimalisasi peran koperasi sebagai penyangga (buffer) melalui skema pembelian kolektif (collective buying) agar harga tetap terjangkau di tingkat konsumen akhir.
“Ayo dong yang sudah pemerintah spending banyak yuk difungsikan yuk sebagai buffer untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Kayak collective buying dengan koperasi-koperasi ini, Koperasi Kelurahan, koperasi desa (Kopdes Merah Putih) gitu, dipakai ya. Daripada kita jual kemasan sachet kecil-kecil, orang diminta untuk re-use saja, beli dalam bentuk yang besar, nanti orang ambil dalam bentuk curah,” pungkas Rumayya. (bil/iss)
