JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata, guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Menurut Said, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kebocoran subsidi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
“Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).
Said menilai, mekanisme pendataan penerima subsidi tidak cukup hanya mengandalkan basis data pemerintah.
Baca juga: Ketua Banggar DPR Tolak Usulan JK Minta Kurangi Subsidi BBM
Diperlukan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan elpiji subsidi benar-benar dibeli oleh kelompok masyarakat yang berhak.
“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” kata dia.
Berdasarkan perhitungan Banggar, lanjut Said, jumlah penerima elpiji 3 kg yang benar-benar layak diperkirakan lebih kecil dari total pagu yang ada saat ini.
Dengan penerapan sistem verifikasi biometrik, dis berharap distribusi elpiji subsidi menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” tutur Said.
Baca juga: Alasan JK Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah
Adapun usulan tersebut disampaikan Said sebagai langkah alternatif yang dilakukan pemerintah, daripada mengurangi subsidi BBM untuk menekan defisit APBN.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju,” tegas Said.
Politikus PDI-P itu berpandangan, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian, sebaiknya dilakukan pada harga BBM non-subsidi yang dijual berdasarkan harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan dampak inflasi.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naikkan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatanlah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mengurangi beban subsidi energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global.
Baca juga: JK Usul Pemerintah Kurangi Subsidi BBM demi Tekan Defisit dan Tak Timbulkan Utang
Pasalnya, subsidi energi yang makin membengkak akan meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menumpuk utang.
