Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengecam narasi politik tendensius yang menyinggung pemerintahan dan kondisi Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya,, narasi tersebut tidak boleh berkembang liar karena berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” kata Idrus kepada wartawan, Senin, 6 April 2026.
Sorotan publik mencuat setelah pernyataan Islah Bahrawi yang menyebut adanya penurunan kapasitas kognitif Presiden Prabowo.
Dalam pandangannya, kondisi kepemimpinan nasional saat ini dinilai menjadi sumber berbagai persoalan, termasuk munculnya rasa takut dan tekanan di tengah masyarakat. Ia pun menilai perubahan kepemimpinan sebagai solusi.
“Kalau kita bicara konsepnya, sumber tatanan politik itu ada pada pemimpin. Maka perubahan harus terjadi di sana,” ungkap dia.
Di sisi lain, pernyataan Syaiful Mujani yang dianggap menyinggung isu penjatuhan presiden turut memperkeruh situasi. Meski Syaiful telah membantah dan menyebut pernyataannya dipotong dari konteks, perdebatan di publik terlanjur melebar.
Bagi Idrus, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyangkut etika komunikasi politik di ruang publik. Ia menilai, sebagai intelektual, setiap pernyataan seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.
“Dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal dampak yang ditimbulkan,” tutur dia.
Idrus kemudian menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam proses pergantian kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa isu pemakzulan presiden tidak bisa dibangun dari opini atau spekulasi.
“Pemakzulan itu proses serius. Ada tahapan konstitusional yang panjang—melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif,” ungkap Idrus.
Dalam penjelasan yang lebih mendasar, Idrus menyoroti bagaimana realitas komunikasi publik hari ini menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh, dipotong, atau disampaikan secara provokatif mampu membentuk persepsi publik secara bias, mempercepat polarisasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
