Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya menekankan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota se-Provinsi Kepulauan (Kepri) harus mengawal kelancaran program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tersebut.
"Sudah ada Surat Edaran (SE) Mendagri agar kepala daerah ikut mengawal MBG, serta melaporkannya per tiga bulan sekali," kata Bima saat menyampaikan sambutan secara daring dari Jakarta pada acara pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin.
Wamendagri minta kepala daerah bersama-sama satuan tugas (Satgas) MBG terus memperkuat ekosistem MBG, misalnya bahan pangan yang digunakan memanfaatkan produk lokal, bukan mengambil dari daerah lain.
Selain itu, Bima juga mewanti-wanti agar jangan sampai dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah banyak berdiri, tetapi suplai bahan MBG justru terhambat atau berkurang.
Baca juga: Mendagri: Pemda harus jadi garda terdepan tangani krisis MBG
Bima turut berpesan agar program MBG tidak menimbulkan dampak negatif, misalnya limbah dapur SPPG tidak terkelola dengan baik, termasuk adanya mismanajemen dalam mengelola program Astacita Presiden Prabowo Subianto itu.
"Tata kelola MBG tolong diperbaiki terus, tak hanya sebatas mencegah keracunan makanan, tapi juga pendataan penerima manfaat harus akurat dan tepat sasaran, baik menyasar pelajar sampai ibul hamil dan menyusui," ujarnya.
Selanjutnya, Bima pun meminta kepala daerah di Kepri mengawal program koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) karena ke depan MBG menjadi satu kesatuan dengan koperasi tersebut.
"KDMP akan menjadi penyalur bahan makanan untuk MBG," ungkapnya.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan pemerintah daerah setempat tegak lurus merealisasikan Program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran, khususnya program MBG dan KDMP.
Baca juga: Mendagri: Koordinasi pemerintah pusat-pemda solusi cegah insiden MBG
Ansar menyatakan program MBG di Kepri sejauh ini telah menyerap 9,037 tenaga kerja yang tersebar di 204 SPPD di tujuh kabupaten/kota setempat.
"Realisasi penerima manfaat MBG mencapai 85,34 persen atau 516.149 orang. Tinggal digesa pembangunan SPPG di pulau-pulau terluar," ucap Ansar.
Sedangkan KDMP di Kepri, dari total 407 unit yang sudah berbadan hukum, di antaranya sebanyak 67 koperasi sudah beraktivitas, mulai dari gerai sembako, toko obat, apotek desa, pergudangan, pertanian dan industri lainnya.
Ansar mengapresiasi keterlibatan TNI dalam menyukseskan program KDMP di wilayah Kepri.
"Koordinasi dan sinergi berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengawal program Bapak Presiden ini berjalan aman dan lancar," tutur Ansar.
Baca juga: DPR RI: Program MBG berdayakan ekonomi lokal
Baca juga: MBG: program gizi sekaligus mesin ekonomi
Baca juga: BGN: MBG ciptakan pasar besar dan insentif bagi sektor peternakan
Baca juga: Peneliti BRIN nilai MBG penting dilanjutkan untuk atasi ketimpangan
"Sudah ada Surat Edaran (SE) Mendagri agar kepala daerah ikut mengawal MBG, serta melaporkannya per tiga bulan sekali," kata Bima saat menyampaikan sambutan secara daring dari Jakarta pada acara pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin.
Wamendagri minta kepala daerah bersama-sama satuan tugas (Satgas) MBG terus memperkuat ekosistem MBG, misalnya bahan pangan yang digunakan memanfaatkan produk lokal, bukan mengambil dari daerah lain.
Selain itu, Bima juga mewanti-wanti agar jangan sampai dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah banyak berdiri, tetapi suplai bahan MBG justru terhambat atau berkurang.
Baca juga: Mendagri: Pemda harus jadi garda terdepan tangani krisis MBG
Bima turut berpesan agar program MBG tidak menimbulkan dampak negatif, misalnya limbah dapur SPPG tidak terkelola dengan baik, termasuk adanya mismanajemen dalam mengelola program Astacita Presiden Prabowo Subianto itu.
"Tata kelola MBG tolong diperbaiki terus, tak hanya sebatas mencegah keracunan makanan, tapi juga pendataan penerima manfaat harus akurat dan tepat sasaran, baik menyasar pelajar sampai ibul hamil dan menyusui," ujarnya.
Selanjutnya, Bima pun meminta kepala daerah di Kepri mengawal program koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) karena ke depan MBG menjadi satu kesatuan dengan koperasi tersebut.
"KDMP akan menjadi penyalur bahan makanan untuk MBG," ungkapnya.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan pemerintah daerah setempat tegak lurus merealisasikan Program Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran, khususnya program MBG dan KDMP.
Baca juga: Mendagri: Koordinasi pemerintah pusat-pemda solusi cegah insiden MBG
Ansar menyatakan program MBG di Kepri sejauh ini telah menyerap 9,037 tenaga kerja yang tersebar di 204 SPPD di tujuh kabupaten/kota setempat.
"Realisasi penerima manfaat MBG mencapai 85,34 persen atau 516.149 orang. Tinggal digesa pembangunan SPPG di pulau-pulau terluar," ucap Ansar.
Sedangkan KDMP di Kepri, dari total 407 unit yang sudah berbadan hukum, di antaranya sebanyak 67 koperasi sudah beraktivitas, mulai dari gerai sembako, toko obat, apotek desa, pergudangan, pertanian dan industri lainnya.
Ansar mengapresiasi keterlibatan TNI dalam menyukseskan program KDMP di wilayah Kepri.
"Koordinasi dan sinergi berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengawal program Bapak Presiden ini berjalan aman dan lancar," tutur Ansar.
Baca juga: DPR RI: Program MBG berdayakan ekonomi lokal
Baca juga: MBG: program gizi sekaligus mesin ekonomi
Baca juga: BGN: MBG ciptakan pasar besar dan insentif bagi sektor peternakan
Baca juga: Peneliti BRIN nilai MBG penting dilanjutkan untuk atasi ketimpangan
