JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Surya Kusuma Nusantara, Sri Rejeki, mengungkap bahwa biaya lisensi evaluator atau penguji dalam sertifikasi layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki nominal yang bervariasi.
Sri yang merupakan pemimpin perusahaan sertifikasi dan pelatihan terkait K3 berbicara menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika menjadi saksi dalam sidang perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bersama sejumlah terdakwa lainnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (6/4/2026).
“Untuk level operator, seingat saya biayanya sekitar Rp 300 ribu. Kemudian hingga level ahli berkisar Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu. Yang berbeda adalah untuk juru las, biayanya sekitar Rp1 juta,” ujar Sri di persidangan.
Baca juga: Sidang Korupsi K3 Noel Ebenezer Dkk, Saksi Sebut Tarif Non-Teknis SKP hingga Rp 10 Juta
Sri menambahkan, biaya evaluasi juga memiliki besaran berbeda pada setiap level. Untuk level operator sebesar Rp 2,5 juta, level teknisi berkisar Rp3 juta hingga Rp 3,5 juta, dan level ahli sebesar Rp 4 juta.
Di hadapan majelis hakim, Sri menyebut nominal tersebut diserahkan sesuai instruksi terdakwa Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022–2025.
Pembayaran dilakukan melalui transfer, namun bukan dari rekening perusahaan, melainkan melalui rekening pribadi. Selain itu, Sri juga pernah melakukan transaksi non-teknis secara langsung melalui perantara di Kabupaten Semarang.
“Rp 200 juta. Pak Bobby menelepon saya menginformasikan bahwa akan ada orang yang mengambil. Kemudian orang tersebut menghubungi saya melalui WhatsApp, lalu saya minta datang ke kantor kami,” jelasnya.
Baca juga: Saksi Kasus Noel Ngaku Harus Setor Jutaan Rupiah Urus Dokumen Sertifikat K3
Noel dan pejabat Kemenaker didakwa dapat uang Rp 6,5 miliarDalam perkara ini, Noel bersama sejumlah pejabat Kemenaker didakwa menerima uang sekitar Rp 6,5 miliar dari dugaan pemerasan terhadap pemohon sertifikat dan lisensi K3.
Bahwa terdakwa Noel bersama-sama dengan Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud, dan Temurila.
Diduga telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp 6.522.360.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
Jaksa memaparkan, praktik pemerasan tersebut diduga berlangsung sejak 2021 dengan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3.
Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Hery Sutanto meminta bawahannya tetap meneruskan “tradisi” berupa apresiasi atau biaya non-teknis (undertable) di lingkungan Ditjen Binwasnaker K3.
Tradisi tersebut berupa pungutan terkait penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi K3 di Kemenaker melalui PJK3 sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per sertifikat.
Jaksa juga menyebut Noel diduga menerima Rp 3.365.000.000 serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler bernomor polisi B 4225 SUQ dari ASN Kemenaker dan pihak swasta lainnya dalam perkara ini.
Penerimaan tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
