Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan kebijakan baru yang mewajibkan turis asing memiliki asuransi kecelakaan sebelum memasuki negaranya. Langkah ini diambil seiring meningkatnya beban biaya medis yang harus ditanggung fasilitas Kesehatan, akibat banyaknya turis tanpa perlindungan asuransi.
Di salah satu pusat wisata utama, Rumah Sakit Vachira Phuket sudah merasakan dampaknya secara langsung. Direktur Rumah Sakit Vachira Phuket, Dr Weerasak Lorthongkham, mengungkapkan bahwa pihaknya setiap tahun harus menanggung biaya besar dari pasien asing yang tidak mampu membayar.
"Setiap tahun, kami menanggung sekitar 10 juta baht biaya perawatan pasien asing yang tidak memiliki asuransi," ujarnya, seperti dikutip dari Bangkok Post.
Menurutnya, kasus kecelakaan yang melibatkan turis sering kali terjadi, karena kurangnya pengalaman, terutama saat mengendarai sepeda motor atau akibat konsumsi alkohol. Ia bahkan menceritakan kasus serius yang menimpa seorang turis asal Rusia yang mengalami cedera tulang belakang, hingga membutuhkan perawatan jangka panjang.
"Biaya pengobatannya lebih dari 1 juta baht, namun tidak ada pembayaran. Keluarga tidak bisa dihubungi, dan kedutaan hanya membantu secara administratif," ungkap Weerasak.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu rumah sakit. Kementerian Kesehatan Thailand memperkirakan total tagihan medis yang tidak terbayar dari pasien asing mencapai sedikitnya 100 juta baht setiap tahun, terutama di destinasi popular, seperti Phuket dan Chiang Mai.
Sekretaris tetap kementerian tersebut, Dr Somruk Jungsaman, mengatakan pemerintah kini tengah mengumpulkan data untuk memahami skala persoalan secara lebih rinci.
"Kami membutuhkan data yang jelas untuk merancang kebijakan yang tepat, termasuk terkait skema asuransi dan mekanisme pembayaran," ujarnya.
Di sisi lain, rumah sakit tetap berkewajiban memberikan penanganan darurat, tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar pasien. Hal ini membuat beban finansial terus meningkat, terutama karena kecelakaan lalu lintas menjadi penyumbang terbesar kasus rawat inap turis asing.
Padahal, biaya asuransi perjalanan tergolong relatif terjangkau. Untuk masa tinggal dua minggu, premi rata-rata hanya sekitar 1.100 baht atau Rp 580 ribu dengan perlindungan medis mencapai jutaan baht. Namun, tingkat kepemilikan asuransi di kalangan turis masih belum konsisten.
Ketua Association of Thai Travel Agents, Sisdivachr Cheewarattanaporn, menilai kebijakan sebelumnya lebih berfokus pada peningkatan jumlah turis dibanding mitigasi risiko.
"Dulu, kami lebih fokus menarik turis, sehingga kewajiban seperti asuransi belum menjadi prioritas," tutur Sisdivachr.
Kini, pemerintah mulai mengkaji pendekatan baru, termasuk kemungkinan mengintegrasikan kewajiban asuransi dalam proses masuk negara atau pembelian tiket. Skema serupa telah diterapkan di sejumlah kawasan, seperti Schengen, Uni Emirat Arab, hingga Rusia.
Sementara itu, upaya penagihan biaya medis melalui jalur diplomatik dinilai belum efektif. Peneliti dari Health Systems Research Institute, Dr Supakit Sirilak, menyebut tanggung jawab biaya kesehatan umumnya tetap dibebankan kepada individu.
"Saya mendukung upaya untuk mengurangi beban pemerintah. Jika asuransi tidak bisa diwajibkan, sektor pariwisata perlu ikut menanggung sebagian kerugian," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Thailand, Pattana Promphat, menegaskan bahwa pemerintah siap melangkah lebih jauh dalam kebijakan ini.
"Kami siap mendorong kebijakan ini dan sudah memiliki rencana," kata Pattanaw.
Ia menambahkan bahwa penentuan besaran perlindungan asuransi menjadi salah satu aspek penting yang masih dikaji. "Penguatan sistem ini diharapkan dapat mengurangi beban dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan," ujarnya.
Dengan meningkatnya tekanan global, termasuk biaya perjalanan yang semakin tinggi, Thailand mulai menggeser strategi pariwisatanya dari sekadar mengejar jumlah wisatawan, menjadi pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berbasis nilai.
