Warga Makassar kembali mengeluhkan masalah sampah. Protesnya mulai dari tumpukan sampah yang tidak terangkut, antrean truk sampah masuk Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa, hingga limbah yang masuk ke permukiman. Akhir Maret 2026, warga bahkan menggelar demo dengan menghadang truk sampah.
“Pak RT, ini sampah di rumah sudah beberapa hari tidak diangkut. Ada sampah sisa makanan dan sudah bau. Kenapa belakangan sampah tidak diangkut setiap hari,” kata M Noer, warga Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar, awal April lalu.
Keluhan ini dia sampaikan di grup WhatsApp warga. Tak berselang lama, keluhan sama juga disampaikan warga lainnya.
Keluhan ini ditanggapi pengelola angkutan sampah dengan menjawab bahwa antrean truk sampah di TPA Tamangapa belakangan cukup panjang. “Truk sulit membuang sampah hingga pengangkutan jadi tersendat,” kata As’ad, ketua RT setempat.
Kini, truk mulai bisa kembali masuk ke TPA Tamangapa. Namun, persoalan belum selesai.
Sejumlah alat berat di tempat pembuangan sampah ini rusak. Akibatnya, pengangkutan sampah kembali tersendat.
Hal ini membuat gerah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam Rapat Koordinasi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan penanganan persampahan yang digelar di Makassar, Senin (6/4/2026), dia mengingatkan persoalan sampah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kondisi ini tidak bisa lagi dibiarkan, dan harus segera dikendalikan secara serius dengan melibatkan seluruh elemen masyarkat. Jika tidak, maka sampah akan menjadi persoalan yang kian pelik dan kompleks,” katanya.
Salah satu upaya krusial yang tengah dijalankan adalah peralihan metode pengelolaan TPA dari sistem pembuangan terbuka menuju sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan dan terkontrol. Dia bahkan menargetkan transformasi berjalan dalam kurun waktu 180 hari.
Ke depan, ia ingin sistem pengelolaan sampah dilakukan secara berjenjang mulai dari ingkat rumah tangga, hingga kelurahan. Pengelolaan ini meliputi biopori, pemanfaatan eco enzyme, hingga pengolahan maggot.
Sebenarnya di tingkat rumah tangga, sejak lebih 10 tahun terakhir, pengelolaan sampah di Kota Makassar cenderung lebih baik. Keberadaan bank sampah hingga metode sedehana mengolah sampah menjadi pupuk hingga maggot, sudah banyak dilakukan.
Di Makassar, jumlah bank sampah mencapai lebih 1.000 unit dengan anggota mencapai puluhan ribu orang. Selain bank sampah, pemilahan sampah berbasis aplikasi seperti Mallsampah, juga ikut berperan mereduksi sampah warga agar tak semua berakhir di TPA.
Sayangnya, dengan jumlah penduduk mencapai 1,47 juta jiwa dan perkembangannya sebagai kota jasa dan industri, Makassar susah payah menangani produksi sampah.
Berdasarkan data Pemkot Makassar, produksi sampah kota 800-1.200 ton per hari. Sementara kapasitas pengangkutan sampah baru 67 persen.
Jika mengambil angka terendah, 800 ton, artinya masih ada lebih dari 30 persen atau sekitar 240 ton sampah setiap hari yang berpotensi tidak terangkut. Sampah ini rawan mencemari laut dan pesisir di Makassar
Persoalan lain adalah TPA Tamangapa yang luasnya hanya 23 hektar, nyaris tak mampu lagi menampung sampah. Timbulan sampah di TPA ini sudah mencapai 50 meter. Hal ini sangat rawan menimbulkan longsor.
Karena itu Munafri menekankan optimalisasi program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (TEBA) yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal.
Ia mengingatkan, TEBA tidak sekadar menjadi tempat pembuangan, melainkan difungsikan sebagai lokasi pengolahan kompos dari sampah organik.
Menurutnya, sistem TEBA harus dilakukan dengan metode yang benar, yakni sampah organik ditumpuk dan ditutup secara berkala menggunakan material cokelat seperti daun kering agar proses penguraian berjalan optimal.
Munafri juga mendorong pembentukan tempat penampungan dan pembelian sampah plastik di setiap RT/RW. Langkah ini bertujuan menciptakan nilai ekonomi dari sampah sekaligus mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan.
Ia menyebut, biaya pengelolaan sampah di Makassar hampir Rp 1 juta per ton. Namun, hal itu belum mampu menyelesaikan persoalan secara maksimal.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Kota Surabaya yang mampu menuntaskan hingga 99 persen persoalan sampah dengan biaya sekitar Rp 600 ribu per ton.
"Artinya biaya kita besar, tapi hasilnya belum optimal. Maka kita harus punya sistem pengelolaan sampah yang benar-benar terukur setiap hari," kata Munafri.
Peliknya persoalan sampah di Makassar tak hanya menjadi beban pemerintah kota. Kementerian Lingkungan Hidup ikut ambil bagian. Salah satu solusinya lewat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang sudah digagas sejak beberapa tahun terakhir.
Setelah sempat menjadi polemik terkait pemilihan lokasi, proyek ini akhirnya disepakati dibangun di Tamangapa, Makassar. Sebelumnya lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea tapi ditolak warga.
Perjanjian Kerja Sama Pembangunan PSEL senilai Rp3 triliun ini ditandatangani di Makassar, Sabtu (4/4/2026). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol hadir dalam acara itu.
“Keberadaan PSEL diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah ini. Selama ini timbunan sampah hampir mencapai 2.000 ton per hari untuk tiga kabupaten-kota tadi. Maka penyelesaian yang paling cepat tentu waste to energy. Ini yang kemudian telah dikeluarkan melalui Peraturan Presiden nomor 109,” kata Hanif.
Hanif menambahkan, persoalan sampah tak harus melulu diselesaikan di hilir. Dia mengingatkan kondisi darurat sampah di Indonesia mengingat tempat pemprosesan akhir sampah rata-rata sudah berumur 17 tahun.
“Artinya, umur TPA tinggal sekitar tiga tahun. Karena itu Presiden meminta agar sampah tidak selesai di hilir yang kemudian menimbulkan banyak permasalahan. Butuh strategi dan saat ini telah dikembangkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan kabupaten untuk mereduksi timbunan sampah yang akan ke hilir,” tambahnya.
Terkait hal ini, Pemkot Makassar tengah mendorong percepatan proses legal dan administrasi untuk pembangunan fasilitas PSEL, sekaligus melakukan penataan TPA agar memenuhi standar sanitary landfill.
"Kalau TPA kita tidak memenuhi standar, ini bisa ditutup. Bahkan ada konsekuensi hukum yang bisa naik ke ranah pidana. Ini yang harus kita antisipasi bersama. Kalau kita tidak serius, kita akan kehilangan banyak waktu,” kata Munafri.
